kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45893,47   -2,07   -0.23%
  • EMAS1.324.000 -0,68%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Komisi VII DPR minta kejelasan terkait mangkraknya proyek pipa gas Cisem


Selasa, 29 September 2020 / 17:50 WIB
Komisi VII DPR minta kejelasan terkait mangkraknya proyek pipa gas Cisem
ILUSTRASI. Komisi VII DPR


Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VII DPR RI menyoroti mangkraknya proyek pipa gas transmisi ruas Cirebon-Semarang (Cisem). DPR mendesak PT Rekayasa Industri (Rekind) untuk memberikan kejelasan soal kelanjutan proyek yang sudah dimenangkannya dalam lelang tahun 2006 tersebut.

"Proyek pipa gas Cisem itu perlu ada keputusan. Karena ini sudah berputar di dalam lingkaran setan yang terlalu lama," ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar Selasa (29/9).

Eddy pun menyesalkan sikap Rekind yang terkesan memberikan dua sikap yang berbeda. Dia membeberkan, berdasarkan surat pernyataan dari Rekind tanggal 28 Januari 2020, anak usaha dari PT Pupuk Indonesia (Persero) tersebut menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk membangun pipa gas Cisem berdasarkan angka-angka dan keekonomian sesuai dokumen lelang.

"Tapi kemarin kami mendapatkan siaran pers Rekind yang mengatakan keekonomianya sudah berubah. Jadi ini ada pesan coflicting massege yang dikirimkan, seharusnya itu dihindari," sambung Eddy.

Sekali pun ada perubahan secara keekonomian, sambungnya, seharusnya pihak Rekind membicarakan terlebih dulu dengan para stakeholders terkait. Eddy pun menegaskan agar kelanjutan proyek ini segera diputuskan, apakah akan digarap oleh Rekind atau akan kembali diserahkan kepada pemerintah untuk dilelang ulang.

"Kami minta agar segera ini diambil keputusan. Keputusannyasimple, dilaksanakan, atau dikembalikan, agar kemudian bisa dilelang ulang oleh BPH Migas," sebut Eddy.

Baca Juga: PGN (PGAS) merealisasikan capex US$ 123 juta, ini rinciannya

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam . "Kalau ini memang dinilai belum ekonomis, saya kira kebijakannya harus ada, jangan dibuat berlarut-larut," ungkapnya.

Ridwan membeberkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, mangkraknya proyek ini juga berkaitan dengan kepastian calon pembeli gas bumi (shipper) dan volume gas yang disalurkan. Padahal, proyek pipa gas Cisem ini dinilainya penting untuk bisa segera diselesaikan. Apalagi, dalam beberapa tahun ke depan proyek Jambaran Tiung Biru (JTB) akan beroperasi.

Dengan begitu, Rekind seharusnya tidak khawatir terkait kepastian pasokan gas. Bahkan, penyelesaian proyek pipa transmisi sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pengaliran gas dari proyek JTB. "Saya kira tahun depan JTB sudah produksi. Jadi tidak perlu khawatir tidak ada gas-nya. Jangan sampai nanti JTB sudah selesai, pipanya nggak ada," sebut Ridwan.

Menurut Ridwan, sebagai BUMN, Rekind seharusnya tidak hanya mempertimbangkan masalah keekonomian. Sebab, BUMN juga memiliki tugas untuk menggerakkan perekonomian. Pandemi covid-19 ini semestinya menjadi momen yang tepat untuk mengerjakan proyek agar ekonomi tetap bergerak. Sehingga, saat perekonomian sudah pulih, infrastruktur gas yang dibutuhkan industri sudah tersedia.

"Nah itu salah satu yang harus dipertimbangkan. Jangan masukan pertimbangan ekonomi saja, itu kan swasta," sebut Ridwan.

Baca Juga: BPH Migas: Dirut Rekind pernah menyatakan siap bangun proyek pipa Cirebon Semarang

Apabila Rekind dan PT Pupuk Indonesia (persero) sebagai induk usahanya menilai proyek pipa gas Cisem ini tidak feasible, Ridwan meminta agar segera dikembalikan ke pemerintah untuk dilelang ulang oleh BPH Migas. Jika tidak, maka Rekind pun diminta untuk mencari partner agar pengerjaan pipa gas Cisem bisa segera terlaksana. "Jadi banyak skema-skema," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pupuk Indonesia Achmad Bakir Pasaman menjelaskan bahwa menurut laporan dari Rekind, proyek pipa gas Cisem tidak menguntungkan secara keekonomian. Hal itu berdasarkan analisa keekonomian dengan menghitung perbedaan dari tahun 2006 saat lelang dan tahun 2020 ini.

Alhasil, perhitungan biaya (cost) untuk proyek ini juga mengalami perubahan. "Kami paham, tugas kami sebagai BUMN harus menggerakan roda perekonomian. Namun demikian, kalau untuk melaksanakan proyek, kami tetap harus mengacu pada keekonomian, karena harus dapat dipertanggung jawabkan secara korporasi," ungkap Achmad.

Achmad pun mengaku pihaknya siap untuk kembali duduk bersama dengan BPH Migas dan stakeholders terkait untuk mendiskusikan kembali kelanjutan proyek pipa gas Cisem ini. "Kami akan menerima keputusan apa pun. Saya sudah bilang kepada pihak Rekind, bahwa tidak boleh menghambat proyek Cisem itu. apa pun keputusan yang diambil pemerintah, mungkin yang terbaik untuk proyek Cisem," pungkasnya.

Selanjutnya: Kinerja operasional PGN (PGAS) naik di periode Agustus 2020

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Accounting Mischief Practical Business Acumen

[X]
×