Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Kementerian Perhubungan telah menunjuk PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Badan ini untuk melakukan konsesi pada Terminal Cigading Pelabuhan Banten.
Ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Pelayaran Tahun 2008 khususnya untuk menghindari praktik monopoli. Pelaksanaan kegiatan jasa kepelabuhanan tidak boleh hanya dikuasai oleh satu operator pelabuhan saja tetapi diperlukan juga peran swasta.
KBS merupakan BUP yang telah mengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Krakatau Steel dan telah digunakan untuk melayani kepentingan umum di Cigading Pelabuhan Banten. Dalam Undang-undang di bidang Kepelabuhanan diatur bahwa penggunaan TUKS untuk kepentingan umum dapat dilakukan setelah mendapat konsesi penyelenggaraan pelabuhan.
Dalam perjanjian konsesi tersebut, KBS akan melakukan konsesi empat dermaga dengan jangka waktu konsesi 75 tahun dan besaran konsesi 3% dari pendapatan bruto. Setelah konsesi berakhir, fasilitas hasil konsesi akan diserahkan kepada pemerintah.
“Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah selaku regulator dengan BUP baik BUMN ataupun swasta murni diharapkan dapat semakin memberikan pelayanan yang efektif dan efisien untuk menekan waktu bongkar muat barang sehingga menurunkan biaya logistik,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Tonny Budiono dalam keterangan resmi, Senin (14/11).
Tonny berharap, kerja sama tersebut juga bisa membawa dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar pelabuhan dengan penyerapan tenaga kerja serta usaha kecil yang akan memberikan nilai tambah ekonomi pada daerah sekitar.
Kementerian berharap dengan kemudahan yang diperoleh swasta berinvestasi di bidang kepelabuhanan dapat mendorong pihak swasta lainnya untuk dapat membangun pelabuhan-pelabuhan umum lainnya. Sehingga tercipta kompetisi yang sehat di dalam meningkatkan pelayanan di bidang transportasi laut sekaligus dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Sekadar informasi, Terminal Cigading pada awalnya digunakan untuk menyediakan fasilitas bongkar muat untuk semua bahan baku, produk, dan suku cadang PT Krakatau Steel. Namun sejalan dengan peningkatan kegiatan permintaan pelayanan jasa kepelabuhanan, KBS saat ini telah mengelola kargo curah (bulk) baik berupa bahan baku bijih besi, curah kering seperti gypsum, gula, soya bean meal dan batu bara.
Selanjutnya, sesuai arahan Menteri Perhubungan, Kepala Kantor KSOP Kelas I Banten dan Direktur KBS telah menyampaikan Surat Pernyataan tanggal 2 November 2016 bahwa Terminal Cigading akan mengusahakan jasa kepelabuhanan dengan jenis komoditas khusus curah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
