kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45922,98   13,67   1.50%
  • EMAS1.343.000 -0,81%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Lewat proyek migas, Banyu Urip berkontribusi Rp 2,18 triliun untuk daerah


Sabtu, 19 Desember 2020 / 20:26 WIB
Lewat proyek migas, Banyu Urip berkontribusi Rp 2,18 triliun untuk daerah
ILUSTRASI. Sejumlah pekerja melakukan aktivitas di lokasi rig berjalan atau 'skidding rig' di lapangan minyak Banyu Urip di Desa Gayam, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jatim, Selasa (30/4).


Reporter: Filemon Agung | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan kehadiran proyek hulu migas turut berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mencontohkan Proyek Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu yang berkontribusi hingga Rp 2,18 triliun untuk Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Julius menjelaskan di level nasional, setiap US$ 1 juta investasi migas dapat memberikan nilai tambah US$ 1,6 juta, menambah produk domestik bruto (PDB) US$ 0,7 juta, dan membuka lapangan kerja bagi lebih dari 100 orang. Kontribusi ini di luar penerimaan negara dari sektor hulu migas.

“Selain itu, ada juga dukungan industri hulu migas pada pembangunan daerah, baik dampak langsung maupun tidak langsung,” kata dia dalam diskusi daring bertajuk Peran Sektor Hulu Migas: Menggerakkan Roda Perekonomian Daerah, Sabtu (19/12).

Dia menjelaskan, dampak langsung keberadaaan industri hulu migas bagi daerah ini mencakup dana bagi hasil (DBH) migas yang sudah diatur dalam perundang-undangan, jatah hak partipasi atau participating interest (PI) sebesar 10%, pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), terciptanya bisnis penyedia barang dan jasa lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, dan adanya tanggung jawab sosial.

Baca Juga: BMN hulu migas sumbang PNBP Rp 191,4 miliar hingga Kuartal III 2020

Masih menurut Julius, fasilitas penunjang operasi migas juga dapat digunakan oleh masyarakat, serta adanya pasokan gas untuk kelistrikan daerah, bahan bakar industri, dan bahan baku industri turunan. Untuk dampak tidak langsung, disebutnya berasal dari perusahaan penunjang bisnis hulu migas.

Rincinya, pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), bisnis penyedia barang dan jasa lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, dan kucuran tanggung jawab sosial (TJS). “Contohnya Proyek Banyu Urip berkontribusi Rp 2,18 triliun ke Bojonegoro yang mencakup vendor lokal, tenaga kerja lokal, material lokal, dan lainnya,” tutur Julius.

Julius menambahkan, pembangunan fasilitas produksi Blok Cepu ini melibatkan lebih dari 18 ribu pekerja dan 460 subkontraktor. Proyek ini juga mendorong tumbuhnya jasa pendukung seperti hotel, rumah makan, transportasi, dan rumah kontrakan.

Selain itu, juga terdapat pelatihan keterampilan untuk pekerja lokal menyangkut dunia pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha kecil dan sosioekonomi. “Proyek ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Bojonegoro, dengan contoh 19,47% di 2015, mengacu data BPS,” ujar Julius.

Baca Juga: Begini usulan Aspermigas agar proyek strategis nasional hulu migas berjalan lancar

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengamini besarnya kontribusi industri hulu migas ke perekonomian daerah, utamanya dengan adanya jatah PI 10% bagi BUMD.

Ia mengungkapkan, kepemilikan PI oleh BUMD ini berdasarkan skema bisnis (business to business), di mana jika daerah mampu maka bisa mengambil hak saham tersebut. Tetapi pemerintah daerah juga bermitra dengan perusahaan jika memang tidak bisa mendanai, atau tidak mengambil jatah ini. Pasalnya, kebutuhan dana untuk mengambil kepemilikan PI ini cukup besar. “Ini potensi bagaimana migas memberi kontribusi secara langsung dalam perekonomian daerah,” ungkapnya.

Sugeng menekankan pemerintah daerah harus mengubah mental agar dapat menikmati dampak keberadaan industri hulu migas di wilayahnya, yakni dari birokrasi atau politisi menjadi pengusaha.

Hal ini untuk menghindarkan keberadaan migas di daerah hanya menjadi isu politik antar pemegang kekuasaan politik di daerah tersebut, yang ujungnya berdampak pada iklim investasi migas nasional.

Baca Juga: Industri sawit bertahan, BPDPKS berharap program mandatori biodiesel lanjut di 2021

“Di migas, apabila pemerintah daerah men-switch mental dari birokrasi, politisi ke pengusaha, saya kira itu peluang besar untuk migas. Ingat, pengelolaan migas memerlukan teknologi canggih dan kapital yang besar, kita masih butuh investor asing,” tegas Sugeng.

Pada kesempatan yang sama, Senior Vice President Production ExxonMobil Cepu Limited Muhammad Nurdin, berkomitmen terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Tanah Air.

"Kolaborasi bersama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat serta investor dan para mitra sangat diperlukan guna membangkitkan perekonomian nasional dan daerah,” pungkas Nurdin.

Baca Juga: Sri Mulyani sindir Pertamina soal penyaluran gas elpiji melon

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Success in B2B Selling Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung

[X]
×