Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Yudho Winarto
Seperti diketahui, pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan perjalanan antarkota/kabupaten/provinsi/negara untuk tujuan mudik.
Kebijakan ini telah tercantum pada Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya ldul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hiiriah.
Kebijakan tersebut dilandasi dengan peningkatan kasus positif Covid-19 saat libur panjang pada tahun 2020, seperti Idul Fitri 2020 naik 93 %, Tahun Baru Hijriah 2020 naik 119 %, Tahun Baru 2021 naik 78 %, dan pada 10 Mei 2021 pun terdapat 4.123 kasus positif Covid-19 dari 6.742 pemudik.
Baca Juga: Pebisnis pariwisatan akan diguyur bantuan hibah berjumlah Rp 3,7 triliun
“Data menunjukkan bahwa kebijakan peniadaan mudik sudah tepat dan kita harus sosialisasi secara total agar masyarakat dapat mematuhi dan memahami untuk tidak mudik,” lanjutnya.
Bagi masyarakat yang tidak mudik, tentunya tetap dapat menyambung silaturahmi dengan sanak saudara melalui pengiriman parsel atau hampers Lebaran. Kemenparekraf sendiri memiliki program #GakMudikDibikinAsik, yang bekerja sama dengan Trans Group dan PT Pos Indonesia.
“Program ini menghadirkan berbagai macam produk ekonomi kreatif yang bisa menggantikan rasa rindu akan kehadiran kita di kampung halaman, dengan mengirim produk-produk seperti makanan, pakaian, dan kerajinan tangan dengan gratis ongkir,” kata Sandiaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
