Sumber: Kompas.com | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Syahril Japarin menyadari adanya resistensi dari pelaku usaha di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Muara Baru, mengenai kenaikan tarif sewa lahan.
Sebagaimana diketahui, kenaikan tarif sewa lahan ini menjadi salah satu pemicu mogok kerja di Muara Baru, di samping pembatasan masa kontrak menjadi lima tahun.
"Menurut saya, mereka keberatan kenikmatan yang sudah mereka rasakan selama ini atas sewa lahan yang murah dan dapat agunkan HGB, terganggu," kata Syahril, Senin (10/10).
Ketika dikonfirmasi mengenai jumlah pengusaha yang ada di Muara Baru saat ini, Syahril membenarkan, hanya ada lima pengusaha yang menguasai sepertiga kawasan Muara Baru.
Untuk diketahui, luas lahan untuk kawasan industri di PPS Nizam Zachman Muara Baru adalah 268.736 meter persegi. Menurut informasi, kelima pengusaha itu sebagian mengatasnamakan Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru (P3MB).
Beberapa di antaranya sudah tidak mengantongi SIUP, karena tak kunjung membangun Unit Pengolahan Ikan (UPI). Mereka juga tercatat merupakan agen kapal eks-asing dari Thailand dan Jepang.
Dihubungi terpisah, Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar M Mochtar menampik kabar yang menyebutkan terjadi pengosongan paksa di Muara Baru.
"Justru pemerintah bekerja sama dengan Perum Perindo ingin menjadikan kawasan Muara Baru sebagai Pusat Perikanan Nasional," kata Zulficar.
"Lahan yang tidak aktif karena selama ini tidak dibangun, akan dioptimalkan," tuturnya lagi. Selain itu, sambung Zulficar, pasar yang selama ini kumuh akan dibersihkan dan dijadikan sesuai standar Tsukiji Fish Market di Jepang.
KKP juga akan berkoordinasi dengan kementerian lainnya untuk perbaikan drainase, pengadaan cold storage, perbaikan rantai dingin serta fasilitas pelabuhan mulai 2016-2017. (Estu Suryowati)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
