Lonjakan Harga Minyak Bisa Tambah Beban Subsidi Hingga Rp 120 Triliun

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia berpotensi menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mengutip Bloomberg, harga minyak acuan Amerika Serikat West Texas Intermediate (WTI) berada di atas US$71 per barel setelah melonjak lebih dari 6% pada perdagangan sebelumnya. Sementara harga minyak Brent ditutup mendekati US$78 per barel.

Artinya, harga minyak telah melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam anggaran pendapatan dan belanjan negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar US$ 70 per barel.

Jika harga minyak mentah global terus merangkak naik di atas asumsi APBN, pemerintah harus menyiapkan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam jumlah besar.

Baca Juga: Pemimpin AI Asia Tenggara, Jefferson Chen, Masuk Jaringan Global Endeavor

Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi mengatakan, kenaikan harga minyak dunia dari asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN sebesar US$ 70 per barel ke kisaran US$ 80–US$ 100 per barel akan berdampak langsung pada beban subsidi energi, terutama untuk BBM dan LPG.

Secara sederhana, setiap kenaikan US$ 1 per barel dari asumsi ICP dalam APBN berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun per tahun. Nilai tersebut bergantung pada volume konsumsi energi dan pergerakan nilai tukar rupiah.

Dengan asumsi tersebut, jika harga minyak naik ke level US$ 80 per barel atau lebih tinggi US$ 10 dari asumsi APBN, maka potensi tambahan beban subsidi dapat mencapai sekitar Rp 30 triliun hingga Rp 40 triliun.

Sementara itu, jika harga minyak melonjak hingga US$ 100 per barel atau selisih US$ 30 dari asumsi APBN, maka tambahan beban subsidi energi bisa membengkak hingga sekitar Rp 90 triliun sampai Rp 120 triliun.

“Angka tersebut masih bersifat estimasi karena dipengaruhi berbagai faktor seperti kurs rupiah, lifting minyak, serta kebijakan harga domestik. Namun yang jelas, ruang fiskal akan semakin tertekan karena struktur subsidi energi masih berbasis harga komoditas global,” ujar Badiul kepada Kontan. Rabu (4/3/2026).

Menurut dia, persoalan mendasar APBN saat ini adalah ketergantungan terhadap fluktuasi harga energi fosil yang sangat volatil dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan pemerintah.

Jika pemerintah memilih menambah anggaran subsidi tanpa meningkatkan defisit secara signifikan, setidaknya ada dua opsi kebijakan yang bisa ditempuh.

Pertama, realokasi anggaran. Dalam skenario ini, belanja yang paling mudah terdampak biasanya adalah belanja infrastruktur nonprioritas, belanja barang kementerian dan lembaga, transfer ke daerah (TKD), hingga penundaan sejumlah proyek strategis.

Kedua, pelebaran defisit anggaran. Namun langkah ini akan meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang pemerintah.

“Pelebaran defisit tentu berdampak pada meningkatnya kebutuhan utang dan ini bukan solusi yang bijak dalam jangka panjang,” kata Badiul.

Di sisi lain, secara politik anggaran, belanja sosial seperti pendidikan dan kesehatan relatif sulit dipangkas karena telah menjadi mandatory spending dalam APBN.

Ia menilai akan menjadi ironis jika belanja publik yang bersifat produktif atau layanan dasar harus dikorbankan hanya untuk mempertahankan subsidi energi yang sebagian manfaatnya masih dinikmati kelompok masyarakat mampu.

Badiul menambahkan, krisis di Timur Tengah saat ini kembali menunjukkan bahwa desain subsidi energi Indonesia masih sangat rentan terhadap guncangan eksternal.

Jika setiap kenaikan harga minyak selalu direspons dengan menambah subsidi, maka kesehatan fiskal negara akan semakin tertekan dan ruang fiskal untuk pembangunan jangka panjang menjadi semakin sempit.

Menurut dia, momentum lonjakan harga minyak global seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk mempercepat reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran, lebih adil, dan lebih berkelanjutan secara fiskal.

“Tanpa reformasi subsidi, setiap gejolak harga energi global akan terus menjadi tekanan berulang bagi APBN,” ujarnya.

Baca Juga: Tensi Geopolitik Timur Tengah Meningkat, DPR Dorong Mitigasi untuk Jaga Pasokan Migas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News