Masih Jadi Kendala, Pengusaha Smelter Minta Satgas Hilirisasi Pangkas Perizinan

Reporter: Filemon Agung | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha smelter berharap kehadiran Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi yang dibentuk pemerintah dapat mengatasi kendala perizinan dalam mendorong hilirisasi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I), Haykal Hubeis mengatakan, percepatan perizinan dan regulasi terkait hilirisasi harus diutamakan oleh satgas.

Menurut dia, kendala perizinan berimbas pada banyaknya smelter pengolahan mineral yang berhenti beroperasi termasuk smelter bijih besi.

"Penyebabnya bisa ketidakpastian di hulu yaitu suplai bahan baku dan lamanya perizinan terkait teknis lingkungan," ujar Haykal kepada Kontan.co.id, Rabu (15/1).

Baca Juga: Proyek Smelter Mangkrak, Hilirisasi Bauksit Jalan di Tempat

Haykal menambahkan, selain kendala perizinan, satgas hilirisasi harus mampu mendorong koordinasi lintas Kementerian/Lembaga. Pasalnya, banyak perizinan terkait usaha smelter yang melibatkan lebih dari dua kementerian.

"Yang paling utama adalah kemampuan ketua satgas untuk melakukan koordinasi menyeluruh, terintegrasi, detail dan komprehensif dengan kementerian-kementerian yang memiliki kewenangan dalam kebijakan hilirisasi," kata Haykal.

Haykal melanjutkan, pemerintah khususnya satgas hilirisasi harus mampu mendorong pengembangan investasi ke sektor yang lebih hilir. Ini demi memperkuat pasar dalam negeri untuk menyerap produk yang dihasilkan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. 

Baca Juga: Siap-Siap! Perbankan Bakal Diwajibkan Menyalurkan Kredit Hilirisasi

Langkah ini dinilai krusial untuk menghadapi tantang ketidakpastian pasar dan geopolitik global.

Haykal menjelaskan, hilirisasi sektor mineral saat ini telah memberikan dampak yang positif bagi perekonomian negara. Ini tercermin dari meningkatnya kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Namun, tetap saja ada tantangan dan peluang yang masih perlu dioptimalkan di antaranya adalah jaminan pasokan bahan baku, ketidakseimbangan hulu dan hilir, ketergantungan pada pasar global dan infrastruktur yang belum terintegrasi," pungkas Haykal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News