Reporter: Ranimay Syarah | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang senilai Rp 35 triliun di Kabupaten Batang, Jawa Tengah tampaknya akan jauh dari jadwal selesai di bulan September 2014 mendatang. Padahal, proyek tersebut sudah dimulai sejak Oktober 2012.
Saat ini, proses pembangunannya masih banyak menuai protes dari warga terkait pembebasan lahan dan protes dari organisasi lingkungan seperti Greenpeace dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Meski demikian, pembangunan PLTU Batang tetap berjalan sebab proyek ini merupakan mega proyek yang masuk ke dalam proyek Fast Track Program 10.000 Megawatt (MW).
Bagiyo Riawan, Direktur Pengadaan Strategis dan Energi Primer PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bilang, perkembangan terakhir pembangkit berkapasitas 2.000 MW itu sudah menemui titik cerah. Saat ini, pembebasan lahan sudah 85% dan lokasi pembangunan pembangkit tidak akan dipindah. "Pembangkit tetap dibangun di lokasi yang sama, kita tidak berminat untuk memindahkannya. Ini untuk antisipasi krisis listrik di Jawa pada tahun 2018," katanya, Kamis (6/3).
Bagiyo bilang, untuk urusan lahan atau lokasi merupakan tanggung jawab pengembang, yakni PT Bhimasena Power Indonesia (BPI). "Kalau urusan pindah lokasi yang lebih tahu pihak BPI. Tapi, kami tetap akan lanjutkan di lokasi yang sudah ditetapkan dari awal, " kata dia.
PLTU Batang ini memang menjadi tumpuan harapan untuk Pulau Jawa sebab kapasitas listriknya cukup besar. Hanya saja, proyek ini tersendat lantaran persoalan pembebasan lahan dan penolakan warga sekitar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
