Reporter: Agus Triyono | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pembangunan proyek infrastruktur yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) kembali bermasalah. Kali ini, permasalahan menimpa pembangunan proyek gas Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat.
Tidak tanggung- tanggung, nilai proyek bermasalah ini mencapai Rp 108 triliun. Nilai ini mencapai 17,9% dari Rp 628,91 triliun total nilai proyek MP3EI yang ditargetkan bisa dimulai tahun ini.
Lucky Eko Wuryanto, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang didapatkannya dari Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, kemungkinan besar proyek tersebut sulit untuk mulai dibangun tahun 2014 ini.
Lucky menjelaskan bahwa proyek Tangguh sampai saat ini masih bermasalah dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) mereka. “Amdalnya masih bermasalah dengan masyarakat sekitar, kalau itu berkepanjangan ya otomatis tidak bisa dimulai,” katanya, Minggu (9/1).
Bukan hanya pada proyek Tangguh, permasalahan juga terjadi pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang yang nilai investasinya mencapai Rp 40 triliun. Sampai saat ini proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek pembangkit listrik yang menjadi salah satu proyek strategis pemerintah tersebut sampai saat ini masih bermasalah.
Lucky khawatir, kalau permasalahan, khususnya pembebasan lahan yang terjadi dalam pembangunan PLTU Batang yang berkekuatan 2x 1.000 megawatt tersebut tidak bisa diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2014 ini, tahun 2018 nanti Jawa akan mengalami krisis listrik.
Bukan hanya itu saja, berlarut- larutnya dikhawatirkan akan membuat proses pembebasan lahan proyek yang saat ini sudah mencapai 75% menjadi tidak akan berguna lagi.
“Kalau tahun ini gagal, kan harus menggunakan UU Pembebasan Tanah yang baru, itu berarti ya harus mulai dari nol lagi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
