/2026/08/04/1796197346.jpg "Mengejar Efisiensi Logistik Lewat Integrasi Tol")
Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Integrasi jalan tol di wilayah Jabodetabek perlu didukung percepatan regulasi dan kebijakan tarif yang sesuai dengan fungsi setiap ruas, khususnya untuk mendukung kelancaran angkutan logistik. Integrasi itu diharapkan dapat mendistribusikan lalu lintas secara lebih merata serta meningkatkan efisiensi konektivitas antara kawasan industri dan pelabuhan.
Hanya saja, keberhasilannya dinilai akan bergantung pada keterjangkauan tarif, kecukupan biaya operasional pengemudi, kesiapan layanan, dan kejelasan informasi agar penggunaan jalan tol memberikan manfaat nyata bagi pelaku logistik dan perekonomian nasional.
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum, Sony Sulaksono Wibowo, mengatakan pemerintah tengah mematangkan regulasi integrasi jalan tol. Harmonisasi rancangan peraturan menteri ditargetkan rampung dalam waktu dekat sebelum ditandatangani Menteri Pekerjaan Umum.
Ia bilang, regulasi ini menjadi landasan pelaksanaan integrasi untuk meratakan distribusi kendaraan dan mengoptimalkan pemanfaatan ruas tol yang saling terhubung. “Harapannya, harmonisasi segera rampung dan peraturan menteri dapat segera ditandatangani agar integrasi jalan tol bisa segera dilaksanakan,” ujar Sony dalam forum diskusi bertajuk “ Rencana Integrasi Jalan Tol Wilayah Jabodetabek” dikutip Kamis (29/10/2026).
Baca Juga: JSMR Perkuat Layanan Jalan Tol, Integrasikan AI hingga Aplikasi Travoy
Salah satu koridor yang disiapkan untuk integrasi adalah Tol Cibitung–Cilincing, Jakarta–Cikampek, dan Tol Akses Tanjung Priok (ATP). Penyelarasan tarif di ketiga ruas tersebut diharapkan memperlancar arus barang dari kawasan industri menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Integrasi ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan konektivitas jaringan tol sekaligus mendukung efisiensi distribusi logistik.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum, Sony Sulaksono Wibowo, mengatakan pemerintah tengah mematangkan regulasi integrasi jalan tol. Harmonisasi rancangan peraturan menteri ditargetkan rampung dalam waktu dekat sebelum ditandatangani Menteri Pekerjaan Umum.
Integrasi ini bertujuan meratakan distribusi kendaraan dan mengoptimalkan pemanfaatan jaringan tol. Salah satu koridor yang disiapkan mencakup Tol Cibitung–Cilincing, Jakarta–Cikampek, dan Tol Akses Tanjung Priok (ATP). Penyelarasan tarif di koridor tersebut diharapkan memperlancar arus barang dari kawasan industri menuju Pelabuhan Tanjung Priok.
Namun, efektivitas integrasi bergantung pada skema tarif yang sesuai dengan fungsi ruas dan kemampuan pengguna. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS), M. M. Gibran Sesunan, menilai tarif tol perlu mempertimbangkan peruntukan ruas, karakteristik lalu lintas, serta manfaat ekonomi dan sosial. “Tarif yang lebih terjangkau diperlukan agar angkutan barang terdorong menggunakan jalur yang dibangun untuk mendukung logistik,” ujarnya.
Baca Juga: BPJT Catat Ratusan Ribu Kendaraan ODOL Terdeteksi di Jalan Tol
Perwakilan DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta, Ahmad Sugiono, menambahkan bahwa penghematan waktu tempuh belum tentu membuat pengemudi beralih ke tol jika biaya perjalanan meningkat. Keputusan memilih rute juga dipengaruhi kemacetan akses, fleksibilitas perjalanan, frekuensi angkutan, dan peluang memperoleh muatan balik.
Senada, Senior Consultant Supply Chain Indonesia, Sugi Purnoto, menyoroti besarnya porsi tarif tol terhadap uang jalan pengemudi. Dalam simulasinya, biaya tol pada jalur eksisting menyerap sekitar 7%–14% uang jalan. Sementara itu, pada skenario penggunaan ruas tol khusus logistik, porsinya diperkirakan mencapai 28%–40%. Kenaikan tersebut berpotensi menekan alokasi biaya operasional lainnya.
Lebih lanjuta, Sony menjelaskan, Rencana Umum Jaringan Jalan Tol Nasional 2020–2040 telah mengarahkan pembangunan tol sebagai satu jaringan. Namun, perbedaan tahapan pembangunan, keterlambatan ruas pendukung, dan disparitas tarif membuat sebagian ruas padat, sedangkan jalur alternatif belum optimal dimanfaatkan.
Baca Juga: Akses Banten Selatan Makin Terbuka, Tol Rangkasbitung-Cileles Masuk ULFO
Karena itu, integrasi perlu disertai penyelarasan tarif, kesiapan layanan, dan informasi yang jelas. Dukungan responden survei FKBI dapat menjadi masukan bagi penyelesaian regulasi dan kajian integrasi agar konektivitas tol tidak hanya memperlancar lalu lintas, tetapi juga meningkatkan efisiensi biaya logistik.
FGD “Rencana Integrasi Jalan Tol Wilayah Jabodetabek” dislenggarakan oleh Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI). Survei daring FKBI menunjukkan bahwa 74,1% responden mendukung integrasi tarif jalan tol. Temuan tersebut memperlihatkan penerimaan yang cukup kuat di kalangan responden survei dari kelompok logistik dan komuter rutin pengguna akses tol.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
