Integrasi Tol Jadi Kunci Efisiensi Logistik

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan jalan tol di Indonesia perlu beralih dari sekadar menambah panjang ruas menjadi mengoptimalkan jaringan yang sudah ada. Integrasi antarruas dan antarmoda dinilai penting untuk menciptakan konektivitas yang lebih efisien sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, mengatakan konektivitas yang mulus menjadi kunci efisiensi logistik. Jalan tol perlu terhubung dengan pusat produksi, kawasan industri, pelabuhan, hingga dry port.

“Yang paling penting dalam jalur logistik adalah konektivitas. Jalan tol harus terintegrasi dan mulus agar distribusi lebih cepat dan murah,” ujarnya, belum lama ini. Menurutnya, integrasi juga harus mencakup sistem pembayaran agar pengguna tidak menghadapi banyak gerbang tol dan transaksi berulang.

Bambang mendorong para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bekerja sama menggunakan sistem yang terintegrasi, dengan pembagian pendapatan secara proporsional berdasarkan investasi masing-masing.

Bambang menilai integrasi jaringan tol masih terkendala kebijakan dan regulasi. Karena itu, diperlukan kepastian aturan agar integrasi jalan tol ditempatkan sebagai kepentingan nasional, bukan sekadar kepentingan bisnis masing-masing BUJT.

Baca Juga: Perkuat Konektivitas Tanjung Priok, Pelindo Siap Wujudkan Integrasi Jalan Tol

Di tengah keterbatasan fiskal APBN, pemerintah perlu menyiapkan wadah kolaborasi dan payung hukum untuk mendorong integrasi jaringan tol. Kepastian regulasi juga dapat menjadi insentif nonfiskal bagi investor.

Urgensi kolaborasi tersebut juga mengemuka dalam forum diskusi bertajuk “Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan”  yang digelar Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI).

Forum dialog lintas kepentingan tersebut membahas berbagai isu strategis dalam pengusahaan jalan tol sekaligus membuka ruang dialog antara lintas pemangku kepentingan. Salah satunya untuk menyelaraskan kebijakan regulasi hingga meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol yang optimal bagi masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menilai integrasi membutuhkan kolaborasi pemerintah, BUJT, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. “ Kita tidak bisa berjalan sendiri,” ujarnya dalam forum tersebut dikutip Selasa (8/9/2026).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Rivan A. Purwantono menekankan pentingnya ekosistem jalan tol yang mampu meningkatkan pelayanan publik sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.

Baca Juga: ATI Dorong Model Baru Pembiayaan Jalan Tol, Perbesar Peran Swasta

Menurut Bambang, integrasi sebaiknya dirancang sejak proses lelang melalui skema bundling atau subsidi silang. Ruas tol yang komersial dapat dipadukan dengan akses strategis seperti menuju pelabuhan yang memiliki tingkat pengembalian investasi lebih rendah. Dengan demikian, kelayakan investasi tetap terjaga sekaligus mendukung kepentingan logistik nasional.

Tanpa integrasi, jaringan tol berisiko tetap terfragmentasi dan membuat biaya logistik tinggi. Kondisi ini juga mendorong angkutan, termasuk kendaraan over dimension over loading (ODOL), menggunakan jalan arteri sehingga pemerintah menanggung biaya pembangunan tol sekaligus pemeliharaan jalan arteri.

Karena itu, integrasi tol perlu dilakukan bersama perencanaan wilayah, tata ruang kawasan industri, konektivitas kereta api, serta penegakan aturan kendaraan berat. Langkah ini diperlukan agar pembangunan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri dan manfaat ekonominya lebih optimal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News