Menilik Kesiapan Industri AMDK Hadapi Wajib SNI Mulai Oktober 2026

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri air minum dalam kemasan (AMDK) bersiap menghadapi pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib yang akan efektif berlaku pada Oktober 2026.

Namun, tingkat kesiapan pelaku usaha dinilai belum merata, terutama bagi perusahaan berskala kecil dan menengah.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 62 Tahun 2024 akan mewajibkan penerapan SNI pada lima kategori produk AMDK, yakni air mineral, air demineral, air mineral alami, air minum embun, dan air minum pH tinggi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Baca Juga: Sariguna Primatirta (CLEO) Sudah 100% Siap Hadapi Wajib SNI AMDK Oktober 2026

"Implementasi Permenperin Nomor 62 Tahun 2024 harus dipandang sebagai upaya memperkuat standardisasi, perlindungan konsumen, keamanan mutu produk, serta meningkatkan daya saing industri nasional," ujar Agus.

Pemerintah juga mendorong pelaku industri untuk meningkatkan kesiapan teknologi produksi, sistem pengendalian mutu, serta kepatuhan terhadap regulasi standardisasi.

Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) Karyanto Wibowo menilai, pemberlakuan SNI wajib akan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat dan menekan peredaran produk yang tidak memenuhi standar.

Meski demikian, ia mengingatkan terdapat konsekuensi berupa peningkatan biaya kepatuhan, mulai dari investasi fasilitas produksi, sistem pengendalian mutu, hingga proses sertifikasi dan audit berkala.

"Dampak ini akan lebih dirasakan oleh pelaku usaha skala kecil dan menengah sehingga diperlukan masa transisi yang memadai serta dukungan konkret dari pemerintah agar tidak terjadi disrupsi terhadap keberlangsungan usaha dan stabilitas pasokan di pasar," katanya kepada Kontan, Senin (22/6/2026).

Baca Juga: AMDATARA: Kenaikan Harga Bahan Baku Gerus Margin Industri AMDK

Karyanto menambahkan, perusahaan skala menengah dan besar pada umumnya telah mengacu pada standar SNI dan sistem mutu yang ketat sehingga relatif siap menghadapi implementasi regulasi tersebut.

Namun, pelaku usaha di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kapasitas teknis dan sumber daya.

Di sisi lain, PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) mengaku telah siap sepenuhnya menghadapi penerapan wajib SNI tersebut. Direktur Operasional CLEO Nio Eko Susilo menyebut seluruh portofolio produk perusahaan telah memenuhi standar SNI terbaru yang akan diwajibkan mulai Oktober tahun depan.

"Di sini CLEO itu puji Tuhan semuanya sudah 100% compliance. Jadi kami semua kategori produk itu sudah sesuai dengan SNI yang terbaru," ujar Nio dalam paparan publik, Senin (22/6/2026).

Saat ini CLEO memiliki tiga kategori produk yang masuk dalam cakupan regulasi tersebut, yakni air mineral, air demineral, dan air minum pH tinggi. Menurut Nio, seluruh kategori tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Baca Juga: Industri AMDK Tegaskan, Terus Mendorong Praktik Keberlanjutan dan Ekonomi Sirkular

"Air mineral itu kami sudah compliance semua, kemudian air demineral juga compliance semua, termasuk air minum ber-pH tinggi kami juga sudah compliance semuanya," katanya.

Dengan kondisi tersebut, CLEO menilai implementasi wajib SNI tidak akan berdampak signifikan terhadap kebutuhan investasi maupun biaya operasional perusahaan.

Perseroan juga tidak memperkirakan adanya tambahan biaya sertifikasi yang material karena fasilitas produksi dan sistem manajemen mutu telah sesuai standar. "Kami sudah compliance, kami sudah ready dari standar produksinya maupun dari manajemen produksinya," tutur Nio.

Baca Juga: Harga Plastik Melonjak, Bisnis AMDK dalam Tekanan Biaya Cukup Serius

Pemberlakuan wajib SNI AMDK menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas produk dalam negeri sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

Namun, keberhasilan implementasinya akan bergantung pada kesiapan pelaku usaha serta dukungan infrastruktur sertifikasi dan pengawasan yang memadai. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News