Sumber: Antara | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meresmikan gedung baru bernama Gedung Mina Bahari (GMB) IV yang di dalamnya juga terdapat kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk perizinan sektor kelautan dan perikanan.
"Kami memang mencanangkan penghematan penggunaan anggaran tanpa mengurangi target kinerja," kata Menteri Susi di Jakarta, Jumat.
Selain PTSP, ujar dia, gedung baru dari bagian kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu juga memiliki ruang pusat komando dan pengendalian yang digunakan untuk memantau dengan ketat pengawasan dan pengamanan di kawasan perairan Indonesia.
Apalagi, Susi juga mengemukakan bahwa salah satu target KKP juga menginginkan sumber daya manusia (SDM) untuk bersaing terutama di kawasan regional terutama dengan sudah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Menteri Susi mencontohkan, sebagian anak di Indonesia masih mengalami kondisi pertumbuhan yang terhambat sehingga tingginya juga terhambat sehingga generasi Indonesia juga diharapkan lebih banyak makan ikan.
"Konsumsi ikan dalam negeri merupakan pilihan utama agar anak Indonesia bisa tumbuh dengan baik," kata Susi.
Dia juga mengungkapkan, kantor baru bernama GMB IV itu juga sangat efisien dalam menggunakan energi dan sumber daya karena digunakannya konsep ramah lingkungan.
Susi mengingatkan juga bahwa masih banyak limbah yang dibuang ke dalam kawasan perairan Indonesia padahal isu perubahan iklim juga tengah menjadi sorotan dunia.
Saat meresmikan gedung baru tersebut juga bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-51 Susi Pudjiastuti yang lahir di Pangandaran, 15 Januari 1965.
Sementara itu, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Asep Burhanudin mengutarakan harapannya agar Menteri Susi juga tidak kendor dalam mengatasi tindak pidana perikanan ilegal.
Sebelumnya, KKP diminta Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) untuk tidak hanya menyurati sejumlah negara tertentu, tetapi seluruh otoritas maritim dan badan internasional terkait lainnya.
"Menteri Kelautan dan Perikanan mesti menyadari bahwa praktik pencurian ikan menjadi musuh semua negara di dunia, meski ada beberapa negara yang diam-diam membiarkan praktik haram ini," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Kamis (14/1).
Menurut Abdul Halim, dengan kesadaran itu, Menteri Kelautan dan Perikanan harus menyurati seluruh otoritas maritim negara-negara di dunia dan badan-badan internasional terkait, seperti Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Organisasi Maritim Internasional (IMO).
Untuk itu, ujar dia, strategi menyasar semua negara dan tidak hanya negara tertentu yang terkait dengan tindak pidana pencurian ikan ilegal akan lebih baik dan merupakan bentuk strategi advokasi yang lebih tepat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
