Menteri Luhut Sebut ada 11 Persoalan di Sektor Hulu Migas yang Perlu Perbaikan

Rabu, 24 Juli 2024 / 14:01 WIB

ILUSTRASI. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sambutan saat peluncuran Neraca Sumber Daya Laut Indonesia dalam rangkaian kegiatan 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di Sanur, Denpasar Bali, Jumat (5/7/2024). Neraca Sumber Daya Laut Indonesia tersebut merupakan dashborad yang berisikan kumpulan data sumber daya kelautan dan pesisir Indonesia yang berasal dari hasil riset dan survei yang diolah dengan sistem secara dinamis sehingga menghasilkan informasi terbaru sesuai kondisi terkini di lapangan guna menghadirkan tata kelola laut yang berkelanjutan. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/tom.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada sejumlah hambatan dalam produksi siap jual atau lifting migas nasional. Salah satu hambatan tersebut ialah kebijakan perpajakan migas yang kurang kondusif.

Luhut menerangkan kebijakan yang ada juga sering kali masih kurang memberikan iklim investasi yang menarik bagi para investor di sektor ini. Setidaknya ada 11 isu utama yang perlu diperbaiki di sektor hulu migas

"Mulai dari lamanya persetujuan izin lingkungan, peraturan terkait ruang laut dan pertanian, perpajakan migas yang kurang kondusif, hingga kurangnya dukungan dari sebagian pemerintah daerah," kata Luhut di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Rabu (24/7).

Luhut mengaku telah menegaskan kepada setiap K/L yang tergabung dalam satgas yang sudah dibentuk, agar terus melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan peningkatan investasi, produksi dan lifting migas dalam negeri.

"Saya berharap setelah rapat koordinasi hari ini, setiap K/L memiliki komitmen yang sama. Komitmen untuk meningkatkan iklim investasi sektor migas, dengan mengejar kemudahan berbisnis (ease of doing business) di sektor ini," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan kinerja Lifting migas semester I-2024 tak mencapai target. Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, realisasi lifting minyak bumi tercatat sebesar 576 ribu barel per hari (bph) atau 91% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Lifting minyak sampai dengan semester I (belum tercapai) karena kita di semester 1 mengalami gangguan banjir di mana-mana. Sehingga drilling practice lebih dari satu bulan tidak bisa dilakukan sehingga mengakibatkan realisasi produksi minyak kita adalah 576 ribu bph," kata Dwi dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (19/7).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News