kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Merasa Kurang Didukung Regulasi, APTI Khawatirkan Serbuan Tembakau Impor


Jumat, 25 Maret 2022 / 13:43 WIB
Merasa Kurang Didukung Regulasi, APTI Khawatirkan Serbuan Tembakau Impor
ILUSTRASI. Petani memanen tembakau di kaki Gunung Putri, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (13/8). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/kye/18


Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji berpendapat pemerintah belum menunjukkan keseriusannya melindungi rakyat pertembakauan. Kondisi itu bisa dilihat dari berbagai produk hukum mulai dari undang-undang hingga surat edaran yang menutup ruang gerak sektor pertembakauan. 

Menurut Agus, berbagai produk hukum tersebut lambat laun akan mematikan kelangsungan hidup rakyat pertembakauan. Melemahnya ekonomi tembakau salah satunya karena faktor kenaikan cukai, dan dampaknya selalu negatif bagi rakyat pertembakauan. "Selama ini nasib ekonomi rakyat pertembakauan tidak pernah dipertimbangkan sebagai bahan kajian arah kebijakan. Di lain sisi, pemerintah lebih mendengarkan bisikan pihak asing sebagai bahan pembuatan kebijakan," kata Agus dalam keterangannya, Jumat (25/3). 

Menyadari betapa beratnya beban petani tembakau akibat berbagai regulasi pemerintah, DPN APTI akan terus melakukan komunikasi dengan pihak kementerian/lembaga terkait untuk mengabarkan keadaan tembakau di lapangan, yang diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan. 

DPN APTI menyampaikan 2 usulan krusial kepada pemerintah. Pertama, pengaturan kebijakan cukai. Selama ini, kenaikan cukai rokok yang eksesif memaksa petani tembakau memutar otak untuk pemasaran hasil tembakau. “Kenaikan cukai, juga berdampak pada mata rantai sektor pertembakauan dari hulu ke hilir. Hal ini karena kenaikan cukai berdampak pada penurunan serapan tembakau dari pabrik,” katanya. 

Baca Juga: Bermodal kebun sawit terpadu, Teladan Prima siap melantai di BEI bulan depan

Kedua, pengaturan importasi tembakau. Ancaman hadirnya tembakau impor ada di depan mata. DPN APTI pun mewanti-wanti ketika permintaan industri berkurang jangan sampai bahan baku mereka prioritaskan yang impor. Pihaknya sangat berharap pemerintah memiliki itikad baik untuk menyelamatkan kedaulatan ekonomi petani tembakau sebagai soko guru ekonomi di negeri ini. 

Kompleksitas persoalan di sektor pertembakauan harus dicarikan solusi. Negara harus hadir memberikan solusi bagi kelangsungan hidup rakyat pertembakauan di tengah serbuan rezim kesehatan. 

Karena itu, Agus mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai leading sector untuk merumuskan peta jalan (roadmap) industri hasil tembakau (IHT) secara komprehensif. 

Roadmap IHT diharapkan dapat meminimalisir kegaduhan polemik IHT dengan merumuskan strategi pengembangan IHT yang tepat. Karena itu, roadmap perlu dibahas lintas kementerian/lembaga dan stakeholders terkait sehingga menjadi kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan beragam aspek, termasuk aspek penerimaan negara (ekonomi), serapan tenaga kerja, dan kesehatan,” paparnya. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, meminta pemerintah bijaksana dalam membuat kebijakan yang sifatnya strategis, apalagi kalau urusannya terkait dengan nasib petani, buruh dan pihak-pihak yang berhubungan dengan industri hasil tembakau nasional. Daniel Johan mengatakan, saat ini ada sekitar 7 juta petani dan pekerja tembakau yang harus menghidupi keluarganya dimana Negara harus hadir untuk melindunginya. 

Baca Juga: PTPN III Luncurkan Institute Teknologi Sawit Indonesia

Daniel Johan menyoroti kenaikan cukai yang eksesif dalam 3 tahun terakhir ini. Hal itu berdampak pada kondisi petani tembakau yang makin terpuruk. Imbasnya, terjadi penurunan penyerapan hasil panen yang akan anjlok 30%. 

Persoalan lain adalah importasi tembakau. Menurut Daniel, harga tembakau anjlok ketika ada impor tembakau, hal ini menyebabkan serapan tembakau di tingkat petani tidak maksimal. “Pemerintah tidak bisa hanya meminta petani untuk menanam, tetapi ketika panen tiba justru dihantam impor, kenaikan cukai dan kebijakan lain yang merugikan petani,” katanya. 

Ia menegaskan, setiap kenaikan cukai dan impor tembakau merupakan bencana buat petani tembakau Indonesia. Padahal kita tahu bahwa industri ini telah berjasa bagi perekonomian negara, diantaranya penerimaan negara dari cukai rokok, pajak daerah, dan sektor lapangan kerja yang memiliki dampak multiplier effect




TERBARU

[X]
×