Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sinarmas Land masih optimis menghadapi tahun 2019. Meskipun tantangan bisnis properti masih berat terutama dengan kondisi ketidakpastikan global yang masih berlangsung dan suku bunga yang berpotensi mengalami kenaikan.
Managing Director Sinarmas Land, Dhony Rahajoe mengatakan, pihaknya sebetulnya tidak terlalu mengkhawartirkan kondisi makro ekonomi dari dalam negeri dan termasuk tahun politik. Pasalnya, kondisi tersebut sudah bisa dihadapi para pelaku usaha.
"Faktor dari eksternal ini yang harus diwaspadai karena ini yang sulit diprediksi. Kita harus cermati kenaikan suku bunga dan perang dagang yang bisa menekan laju pertumbuhan ekonomi dunia. Itu yang pengaruhnya cukup besar. Meski begitu kami masih tetap optimis tahun depan." kata Dhony di Jakarta, Senin (17/12).
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Sinarmas Land akan terus mencoba cermat dalam menggarap segmen yang ceruk pasarnya masih terbuka lebar. Dhony bilang, fokus utama perusahaan masih di segmen landed house.
Dhony mengaku, biasanya saat masa-masa Pemilihan Presiden (Pilpres) penjualan properti mereka akan sedikit kontraksi namun pasar di semester II diperkirakan akan mengalami pertumbuhan. Sinarmas Land menargetkan penjualan properti kurang lebih sama dengan tahun ini.
Sinarmas Land masih akan tetap berkolaborasi dengan mitra-mitra startegis yang memiliki pengalaman di bidangnya dalam mengembangkan proyek properti. "Kemampuan mitra-mitra tersebut digabung dengan ekspertis kami dalam mencari kreativitas baru dalam mencari ceruk pasar yang masih bisa kita garap," kata Dhony.
Dhony mengatakan, kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk sektor properti sudah cukup bagus seperti seperti LTV. Namun, dirinya masih berharap agar regulasi aturan gaji untuk bisa membeli hunian subsidi tidak dibatasi.
"Harga bahan baku tanah sudah mahal tetapi pembelinya dibatasi. Padahal millenial gajinya sudah di atas aturan itu tetapi mereka butuh hunian. Kita harap jika ada program pemerintah maka perlu disinkronkan dengan swasat untuk dapat memenuhi kebutuhan hunian," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
