Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten properti PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) atau Metland menyambut baik terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini diharapkan dapat membawa peluang baru bagi perkembangan industri properti di Indonesia.
Direktur Metland Olivia Surodjo mengungkapkan harapan perusahaan terhadap program kerja kementerian baru tersebut.
Terutama terkait rencana pemerintah untuk memberikan stimulus berupa penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5%.
Baca Juga: Metropolitan Land (MTLA) Tunggu Skema Proyek 3 Juta Rumah di Pemerintahan Prabowo
"Kami berharap kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan industri properti nasional," ujar Olivia kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).
Dalam era pemerintahan baru ini, sektor perumahan akan disatukan kembali di bawah satu kementerian. Hal ini disambut positif oleh Metland sebagai pengembang yang menantikan dukungan dari Kementerian Perumahan untuk kemudahan prosedur perizinan.
"Kami juga berharap adanya dukungan dari Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses sertifikasi tanah," tambah Olivia.
Fokus Proyek Residensial dan Mixed-Use
Dengan adanya rencana kerja dari kabinet baru, Metland berkomitmen untuk tetap fokus pada pengembangan proyek residensial dan mixed-use.
Salah satu proyek yang sedang dipersiapkan adalah proyek residensial Metland Kertajati, setelah memulai proyek residensial seluas 185 hektare di Metland Cikarang pada tahun ini.
Selain itu, Metland melihat prospek positif di sektor properti komersial di kota-kota lapis ketiga, seiring dengan prioritas pemerintah terhadap pembangunan hunian, baik rumah tapak maupun vertikal, melalui program pembangunan 3 juta rumah per tahun.
Baca Juga: Pemerintah Prabowo Bakal Relaksasi Pajak Properti, Ini Tanggapan MTLA
Terkait upaya mengatasi backlog perumahan, Metland menilai industri properti masih membutuhkan stimulus dan kebijakan yang memudahkan masyarakat memiliki hunian.
Isu pelemahan daya beli masyarakat perlu diatasi agar pembelian rumah tidak tertunda.
"Dengan kebijakan yang tepat, industri properti dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu menurunkan backlog perumahan, baik untuk perumahan subsidi maupun non-subsidi," jelas Olivia.
Metland optimistis bahwa dengan dukungan pemerintah dan kebijakan yang mendukung, industri properti Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
