Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Khomarul Hidayat
Kendati begitu, Arifin mengakui ada sejumlah tantangan yang terlebih dulu diatasi. Seperti optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi di kawasan hutan, masalah kelayakan ekonomi proyek panas bumi, pendanaan, serta masalah sosial di beberapa daerah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Arifin mengklaim pemerintah telah dan sedang menyiapkan aturan untuk mengakselerasi pengembangan panas bumi. Untuk mendorong investasi, sambung Arifin, pemerintah memberikan insentif fiskal seperti tax allowance, pembebasan pajak bumi dan bangunan, serta fasilitas bea masuk.
Sedangkan untuk mengurangi risiko eksplorasi yang dihadapi pengembang, pemerintah juga telah memperkenalkan skema pengembangan panas bumi melalui pemboran pemerintah, dimana kegiatan eksplorasi dilakukan oleh pemerintah.
"Saat ini, pemerintah juga sedang mempersiapkan kebijakan untuk mengatur kembali harga energi terbarukan untuk meningkatkan minat investasi EBT," kata Arifin.
Di samping itu, dia menyebut, pemerintah mendorong pengembangan panas bumi berbasis wilayah melalui program Pulau Panas Bumi Flores. Sasarannya untuk memenuhi beban pokok kelistrikan di Pulau Flores dari energi panas bumi dan mengoptimalkan pemanfaatan tidak langsung. "Kami akan menggandakan program di daerah lain, jika program berjalan dengan baik," imbuh Arifin.
Selanjutnya: Dirut PLN buka suara soal pembatasan produksi listrik EBT, begini penjelasananya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
