/2017/01/20/1509762729.jpg "Moratorium Smelter Nikel Dinilai Bisa Jaga Harga, Kapasitas Eksisting Perlu Ditata")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembatasan pembangunan smelter nikel baru yang hanya memproduksi bahan setengah jadi dinilai sebagai langkah untuk menjaga stabilitas harga pasar. Kebijakan ini dinilai harus difokuskan pada penataan ulang seluruh kapasitas smelter eksisting yang telah beroperasi di dalam negeri.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengungkapkan, dampak dari pembatasan smelter tidak bisa langsung terlihat pada pergerakan harga nikel dalam jangka pendek karena kondisi pasar global yang masih mengalami surplus.
"Efek moratorium smelter berdampak tidak bisa dilihat jangka pendek ke harga karena sekarang masih oversupply. Tapi dalam jangka menengah ada efek ke optimalisasi harga produk olahan nikel yang diproduksi indonesia," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (8/10/2026).
Baca Juga: Solusi Sinergi Digital (WIFI) Aktifkan 3.100 Site Internet Rakyat
Bhima menegaskan bahwa momentum penataan ini sangat penting bagi tata kelola industri pertambangan nasional, terutama untuk memenuhi standar emisi global yang semakin tinggi.
Menurutnya, pemberlakuan moratorium izin baru idealnya dialokasikan untuk membenahi seluruh ekosistem dan kapasitas smelter yang telah ada agar lebih efisien.
Dia bilang, penetapan aturan ketat seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan regulasi baterai Uni Eropa menuntut pengolahan nikel di Indonesia agar dilakukan dengan emisi karbon yang lebih rendah.
"Moratorium lebih ditujukkan ke pengaturan ulang semua kapasitas smelter yang sudah dibangun," tegasnya.
Guna menarik investasi baru di industri bagian tengah (mid-stream), Bhima menyarankan agar pemerintah membangun keterkaitan rantai pasok antara produsen nikel dengan industri lanjutan seperti produsen baterai dan baja nirkarat.
Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu menggeser skema insentif fiskal serta melakukan penataan ulang pada kawasan industri eksisting agar relevan dengan kebutuhan pasar global.
"Belajar dari booming smelter RKEF 10 tahun terakhir, perlu reformulasi ulang semua tata kelola lingkungan, safeguard masyarakat hingga keterlibatan pemda di kawasan industri," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan, sebagian besar smelter nikel di tanah air saat ini masih memproduksi bahan setengah jadi sekitar 50% hingga 60%.
Sementara itu, kondisi pasokan global saat ini diperkirakan telah melampaui kebutuhan pasar hingga menyentuh angka 2,5 juta ton. Menurutnya, ini menyebabkan oversupply sehingga menyebabkan harga nikel agak jatuh.
"Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung," ujarnya usai acara Investor Daily Summit 2026, Jakarta, Selasa (7/10/2026).
Untuk diketahui, berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menyebutkan adanya pembatasan investasi baru untuk pembangunan pabrik pemurnian atau smelter nikel melalui Izin Usaha Industri (IUI).
PP ini secara khusus menargetkan perusahaan-perusahaan pengolahan nikel baru yang memproduksi produk antara (intermediate) nikel, baik yang menggunakan metode pirometalurgi (teknologi RKEF) maupun hidrometalurgi (teknologi HPAL).
Asal tahu saja, produk antara nikel diantaranya adalah nickel matte, mixed hydroxide precipotate (MHP), feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).
Baca Juga: RI Kehilangan 25% Sumber Minyak Mentah, Metode Berburu Minyak Efektif?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
