Reporter: Gentur Putro Jati |
JAKARTA. Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Kementerian Perhubungan (Kemhub) baru menerima permohonan pembebasan pajak pesawat latih dari dua sekolah penerbang. Padahal, Kementerian Keuangan (Kemkeu) sudah memberi sinyal akan memberikan fasilitas tersebut sejak awal Agustus lalu.
Direktur KUPPU Yurlis Hasibuan menyebut keduanya adalah Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug dan National Aviation Management Flying School (NAM) milik Sriwijaya Air.
"NAM mengajukan pembebasan pajak untuk dua unit Piper Warrior III, sementara STPI Curug untuk dua helikopter Bell 206," kata Yurlis, Jumat (3/9).
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay mengaku sudah meneken surat rekomendasi pembebasan pajak pesawat latih tersebut untuk kemudian mendapat persetujuan Menteri Perhubungan Freddy Numberi.
Jika Freddy sudah oke, maka surat itu akan dilayangkan ke meja Menteri Keuangan yang memiliki wewenang mencabut kewajiban pajak pesawat latih sekolah penerbang.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenhub Dedi Darmawan berharap Menteri Keuangan bisa segera menerbitkan persetujuan pembebasan pajak itu.
"Kalau dua sekolah itu dibebaskan pajaknya, tentu delapan sekolah penerbang lain akan segera mengajukan. STPI Curug juga akan segera mengajukan pembebasan pajak untuk 18 pesawat latih tipe fixed wing yang sedang ditender pengadaannya. Jenis nya bisa Cessna, Pipper, atau Diamond," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
