Reporter: Hans Henricus | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Setelah sekian lama kisruh kepemilikan di PT Inalum tidak menghasilkan kepastian, akhirnya pemerintah Indonesia akan bertemu dengan Jepang. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa akhir Oktober mendatang pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium Co.Ltd (NAA) akan segera menggelar pertemuan.
Sayangnya, menurut Hatta pertemuan itu belum akan membahas substansi kepemilikan saham PT Inalum. "Substansi baru dibahas bulan November," ujar Hatta usai pertemuan konsultasi Presiden dan pimpinan lembaga negara di gedung DPR/MPR, Senin (18/10).
Rencananya, dalam pertemuan tersebut pemerintah Indonesia juga akan menyerahkan proposal kepada Nippon Asahan Aluminium. Namun, Hatta enggan mengungkap apa isi proposal itu. Menurutnya, pemerintah tetap mengutamakan kepentingan nasional yang paling baik.
Sedangkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang paling siap sampai saat ini masih PT Aneka Tambang Tbk. "Karena Antam memang sesuai bidangnya, kan tidak mungkin yang lain, yang lain yang mana," kata mantan Menteri Sekretaris Negara itu.
Inalum sendiri sebenarnya adalah proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia dan investor asal Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium Co. Ltd (NAA). Kerjasama ini dimulai sejak tahun 1975 dan akan berakhir di tahun 2013 mendatang. Saat ini, pemerintah Indonesia menguasai saham Inalum sebesar 41,12%, sedangkan sisanya sebesar 58,88% dikuasai oleh Nippon Asahan Aluminium.
Sebelumnya, Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah BUMN demi memuluskan rencana pengambilalihan PT Inalum. Mustafa mengatakan, untuk menangani hal teknis ada PT Aneka Tambang, Tbk. Sedangkan, untuk sokongan finansial ada tiga BUMN yaitu PT Danareksa, PT. Perusahaan Pengelola Aset, dan PT. Bahana Sekuritas. Selain itu, lanjut Mustafa, akan dibentuk juga BUMN Fund untuk memperkuat instrumen pendanaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
