Reporter: Benedicta Prima | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mempermudah akses kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan Negara (BP2BT).
Direktur Utama PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA) Deddy Indrasetiawan, mengatakan, dengan adanya pelonggaran tersebut maka kuota bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi bertambah.
Baca Juga: Ristia Bintang (RBMS) bidik dana Rp 299 miliar dari rights issue
Ini merupakan peluang bagi perusahaan dalam mencapai target penjualan tahun depan. Namun Deddy belum bisa menyebutkan target penjualan, sebab NZIA masih melakukan evaluasi terkait kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang berkurang.
Berdasarkan catatan Kontan, pelonggaran BP2BT ini meliputi pelonggaran persyaratan uang muka atau down payment (DP) yang semula minimal 5% menjadi hanya 1%. Kemudian persyaratan menabung dari yang enam bulan menjadi hanya tiga bulan.
Pemerintah juga memperpanjang masa berlaku Surat Keputusan Penerima Manfaat BP2BT dari awalnya hanya 20 hari menjadi 30 hari.
Terakhir, relaksasi persyaratan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum akad kredit menjadi surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan rumah dari pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi.
Baca Juga: Rencana right issue disetujui, Ristia Bintang siap akuisisi dua perusahaan
Adapun, saat ini Nusantara Almazia telah mencatatkan pendapatan pra penjualan (marketing sales) sebesar Rp 30 miliar dari target Rp 40 miliar.
Deddy mengatakan capaian tersebut masih sesuai dengan harapan perusahaan dan cenderung mengalami peningkatan. Capaian tersebut paling besar berasal dari perumahan bersubsidi atau FLPP.
Lebih lanjut, Deddy juga melihat pasar properti yang dia tekuni masih cukup bagus. Hanya saja terganggu dengan pengurangan kuota FLPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dari pemerintah.
Baca Juga: Hampir 100 gedung bertingkat di Bekasi tak dilengkapi proteksi kebakaran
"Perusahaan akan berusaha mendapatkan kuota tambahan FLPP dan mencoba menggunakan program BP2BT," ujar Deddy.
Sejatinya, pemerintah melalui Kementerian PUPR memiliki beberapa program bantuan untuk masyarakat agar bisa mendapatkan rumah layak huni. Pertama melalui program FLPP yang pada 2020 dianggarkan dana Rp 11 triliun untuk memfasilitasi 102.500 unit.
Kemudian Subsidi Selisih Bunga (SSB) dengan dana anggaran Rp 3,8 miliar untuk akad yang sudah berjalan. Namun fasilitas SSB sudah dialihkan ke FLPP.
Baca Juga: Naik 13% sejak awal bulan, ini PER dan PBV saham BRPT (Barito Pacific)
Selanjutnya SBUM Rp 600 miliar untuk memfasilitasi 150.000 unit rumah, Tapera untuk 8.460 unit rumah dan BP2BT sebesar Rp 13,4 miliar untuk 312 unit rumah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
