Ojol Bakal Demo Besar-Besaran Besok, Begini Respons Maxim Indonesia

Senin, 19 Mei 2025 / 12:26 WIB

ILUSTRASI. yasmine.maghfira@kontan.co.id-Mitra pengemudi Maxim di Surakarta. Sumber: Maxim-Maxim, transportasi online asal Rusia yang sudah ekspansi ke Indonesia sejak 2018

Reporter: Leni Wandira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan layanan transportasi daring, Maxim Indonesia angkat bicara terkait rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh para pengemudi ojek online (ojol) besok.

Aksi ini disebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemotongan tarif yang dianggap memberatkan dan tidak berpihak pada kesejahteraan pengemudi.

Yuan Ifdal Khoir, Public Relation Specialist Maxim Indonesia, menjelaskan bahwa kebijakan pemotongan tarif atau komisi aplikasi yang diterapkan oleh pihaknya tetap mengacu pada regulasi pemerintah, khususnya Keputusan Kementerian Perhubungan No. 1001 Tahun 2022.

Dalam aturan tersebut, batas maksimal biaya sewa penggunaan aplikasi ditetapkan sebesar 15%.

“Di Maxim, kami menerapkan komisi aplikasi mulai dari 5% hingga 15%, tergantung jenis layanan dan wilayah. Misalnya, untuk layanan Maxim Bike, komisi berkisar 9%-15%, sedangkan Maxim Car 8%-15%. Di beberapa daerah seperti Manado, tarif komisi tetap stabil,” jelas Yuan kepada KONTAN, Senin (19/5).

Ia juga menyebutkan bahwa Maxim menyediakan program insentif, seperti penurunan komisi bagi mitra pengemudi yang aktif dan memiliki performa baik, termasuk mereka yang menggunakan stiker branding Maxim pada kendaraan.

Maxim mengklaim selalu berupaya menjaga keseimbangan antara pendapatan pengemudi, permintaan pengguna, dan keberlanjutan operasional perusahaan. Perusahaan juga menyediakan sistem bonus dan prioritas pemesanan bagi pengemudi dengan kinerja baik.

“Kami ingin memastikan bahwa mitra memiliki peluang nyata untuk menghasilkan pendapatan utama maupun tambahan. Sistem komisi kami dirancang adil dan berbasis aktivitas pengemudi,” tambah Yuan.

Terkait peran pemerintah, Maxim menekankan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan.

Yuan menilai, setiap kebijakan yang berkaitan dengan tarif seharusnya didasari kajian komprehensif agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pengemudi maupun ekosistem transportasi digital secara keseluruhan.

Ia juga mendorong adanya kejelasan status hukum pengemudi sebagai mitra usaha, bukan pekerja tetap, namun tetap memperoleh perlindungan yang setara dengan pelaku UMKM.

Maxim menilai bahwa tekanan untuk menurunkan komisi di bawah standar yang ditetapkan dapat mengganggu keseimbangan industri e-hailing di Indonesia. Menurutnya, hal ini berpotensi menghambat inovasi, mengurangi minat investasi, serta menurunkan kualitas layanan.

“Oleh karena itu, kami mendukung pendekatan berbasis data dalam setiap perubahan kebijakan, agar ekosistem ini tetap berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak,” tutup Yuan.