Reporter: Benediktus Krisna Yogatama | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Impor tekstil dan produk tekstil (TPT) diperkirakan turun sepanjang tahun ini. Penurunan impor terjadi karena permintaan dari pasar dalam negeri tengah melorot.
Ade Sudrajat Usman, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) bilang, daya beli produk sandang turun akibat pertumbuhan ekonomi melambat. "Sehingga impor tahun ini turun 25% menjadi US$ 6 miliar saja," kata Ade, Rabu (10/6).
Adapun tahun lalu, nilai impor tekstil dan produk tekstil mencapai US$ 8 miliar. Saat impor turun, ekspor tekstil cenderung stagnan di angka US$ 12 miliar atau sama dengan tahun lalu. "Selama negara tujuan ekspor tak bertambah, angka ekspor hanya itu-itu saja," jelas Ade.
Dari sisi transaksi, tahun ini ia memprediksi bakal terjadi surplus perdagangan tekstil senilai US$ 6 miliar. Angka ini naik ketimbang surplus tahun lalu US$ 4 miliar.
Agar ekspor bisa lebih besar, Ade berharap Indonesia bekerjasama dengan Amerika Serikat (AS) dan Eropa. "Kenapa dengan AS dan Eropa? Karena mereka tujuan ekspor terbesar kita," kata Ade.
Perlu diketahui, ekspor tekstil Indonesia ke AS dan Eropa terkena bea masuk sekitar 11%-30%. "Berbeda dengan Vietnam yang punya kerjasama free trade agreement (FTA) dengan AS dan Eropa . Sehingga mereka dikenakan bea masuk 0,5% dan ekspornya melesat," ujar Ade.
Ade memperkirakan, jika ada kerjasama dengan AS dan Eropa, ekspor tekstil Indonesia bisa naik 300% bahkan 4 kali lipat. "Jumlah penduduk di Eropa dan Amerika Serikat itu sangat besar, kebutuhan tumbuh terus," ujar Ade.
Harjanto, Direktur Jenderal Industri Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian bilang, selain di pasar ekspor, permintaan tekstil domestik perlu diperbesar. Untuk itu, Ia mengusulkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menyerap produk tekstil dalam negeri. "Supaya industri tekstil bergerak, tenaga kerjanya terserap," kata dia.
Saat ini industri tekstil ini menghadapi masalah kenaikan tarif listrik. Untuk mengurangi beban industri, pemerintah alokasikan insentif Rp 400 miliar untuk restrukturisasi mesin. "Jika beli mesin, bea masuk impornya 10% ditanggung pemerintah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
