Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR15.205
  • SUN90,77 -0,26%
  • EMAS623.158 -0,48%

Pebisnis alat berat apresiasi putusan MK

Rabu, 22 November 2017 / 10:59 WIB

Pebisnis alat berat apresiasi putusan MK



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dikabulkannya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) untuk seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat sambutan positif para pemohon. "Kami menyambut baik Putusan MK yang mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ali Nurdin, Ketua Tim Kuasa Hukum Para Pemohon dalam surat elektronik yang diterima Kontan.co.id, Selasa (21/11).

Menurut Ali, dengan putusan Perkara No.15/PUU-XV/2017, alat berat bukan objek kendaraan bermotor. Sehingga, para pemilik alat berat tidak bisa ditagihkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan putusan MK, Ali berharap pemerintah daerah menghormati dan menjalankan putusan, dengan tidak melakukan penagihan PKB dan BBNKB terhadap alat berat.


Walaupun keputusan MK mengesahkan alat berat bukan objek kendaraan bermotor, bukan berarti alat berat tidak boleh dikenakan pajak. Tetap dapat dikenakan pajak, namun dasar hukum pengenaan pajak bukan karena alat berat bagian kendaraan bermotor. Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) berharap, pasca putusan MK tidak ada lagi pungutan retribusi kepada alat berat sebagaimana kendaraan bermotor pada umumnya.

PAABI akan tetap membayar pajak sesuai kategori dan kriteria yang tepat. "Kami akan membayar pajak tentunya asal tepat kategori dan kriterianya," kata Djonggi Gultom, Ketua PAABI.

Sementara, menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pertimbangan hukum MK yang menyebutkan pemerintah dapat melakukan penagihan terhadap pajak kendaraan bermotor alat berat selama tiga tahun untuk mengisi kekosongan hukum menimbulkan polemik. Ini karena bertentangan dengan amar putusan MK yang menyatakan pasal 1 angka 13 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam penjelasan tertulisanya, Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani menegaskan, dasar penarikan pajak kendaraan bermotor untuk alat berat tidak sah. Dasar hukumnya dibatalkan putusan MK itu sendiri.

Reporter: Agung Hidayat, Handoyo
Editor: Sanny Cicilia

INDUSTRI ALAT BERAT

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0009 || diagnostic_api_kanan = 0.0472 || diagnostic_web = 0.3817

Close [X]
×