Reporter: Muhammad Julian | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembiayaan energi terbarukan di Indonesia makin terbuka luas seiring meningkatnya komitmen negara maju membantu transisi energi terbarukan di negara berkembang. Meski begitu, pembiayaan tersebut membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah yang dapat meminimalisir risiko pendanaan dan meningkatkan minat investasi ke energi terbarukan.
Penasihat Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Deni Gumilang mengatakan, saat ini sudah tersedia berbagai macam instrumen pengurangan risiko alias de-risking pendanaan energi terbarukan untuk Indonesia. Beberapa di antaranya seperti penyediaan jaminan, green bond, dan pinjaman lunak atau concessional debt.
Hanya saja, Deni menilai instrumen derisking ini perlu didukung dengan kebijakan dan regulasi yang dapat mengurangi risiko investasi energi terbarukan. Dukungan yang bisa dilakukan di antaranya seperti penetapan target energi terbarukan yang jelas.
“Selama ini masih ada banyak perbedaan target penurunan emisi di dalam pemerintah. Jika ada konsistensi dalam target, maka kerjasama antar seluruh pemangku kebijakan akan lebih mudah dijalankan,” kata Deni sebagaimana dikutip dari siaran pers (24/9).
Baca Juga: Asia Tenggara Perlu Regulasi untuk Skema Percepatan Penghentian Operasi PLTU
Lebih lanjut, Deni menjabarkan Indonesia perlu memperhatikan dukungan teknis pembangunan energi terbarukan yang terintegrasi, menciptakan iklim perizinan yang mendukung proyek skala kecil, dan meningkatkan kredibilitas proyek energi terbarukan. Dengan cara itu, proyek energi terbarukan bisa bankable dalam memperoleh pendanaan.
Sehubungan dengan hal ini, Presiden Direktur PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan bahwa PT SMI sudah menyediakan proyek derisking dengan pemberian dukungan teknis. Hal itu memudahkan pengembang untuk mengakses teknologi dan pembiayaan suatu proyek energi terbarukan.
Sementara itu, Anggota Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Faisal Basri menyampaikan bahwa energi terbarukan dibutuhkan untuk mendorong perkembangan ekonomi Indonesia. Faisal beralasan, Indonesia diprediksi mengalami defisit energi yang cukup besar apabila dekarbonisasi tidak segera dilakukan.
“Kalau kita tidak segera melakukan dekarbonisasi maka tahun 2040 kita akan defisit energi sebesar US$ 80 miliar karena kita lebih banyak mengimpor daripada ekspor energi. Itu terjadi karena kebutuhan kita akan naik luar biasa,” kata Faisal.
Sayangnya, menurut Faisal, selama ini kebijakan pemerintah belum berpihak pada energi terbarukan. Hal tersebut tercermin dari APBN yang masih memberi subsidi ratusan triliun untuk energi fosil.
“Pemerintah perlu mengedepankan kebijakan yang nyata untuk mendukung riset energi terbarukan dan memastikan perkembangan industri energi terbarukan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen saja,” imbuh Faisal.
Founder dan CEO, Council on Energy, Environment, and Water (CEEW), Arunabha Ghosh menyampaikan pentingnya menyelaraskan pengembangan sumber daya manusia demi memenuhi lapangan pekerjaan hijau (green jobs).
“Di India, kita mempunyai dewan keterampilan (skill council) untuk pekerjaan hijau yang dibentuk untuk mendorong tenaga kerja di energi terbarukan. Di dalam dewan keterampilan tersebut, terdapat berbagai program untuk melatih puluhan ribu orang dari berbagai latar belakang, tidak harus lulusan universitas ternama,” urainya.
Selanjutnya: Pengamat: Target penyelesaian proyek 35.000 MW sebaiknya diundur ke 2033
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
