Reporter: Sofyan Nur Hidayat | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Pemerintah akan mendorong pengembangan industri hilir kopi di dalam negeri. Untuk mendorong hilirisasi industri kopi itu, pemerintah berencana memberikan sejumlah insentif maupun disinsentif yang dibutuhkan.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan, kopi akan dimasukkan dalam program hilirisasi, seperti halnya komoditas kakao dan sawit yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Menurut Hidayat, kebijakan pengembangan industri hilir kopi saat ini masih digodok di Kementerian Perindustrian (Kemenperin). "Kami sedang menyiapkan insentifnya, tapi belum diumumkan," kata Hidayat, Selasa (24/5).
Selain menyiapkan insentif tertentu, pemerintah juga mengkaji kebijakan disinsentifnya. Hidayat mengatakan, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah pengenaan bea keluar (BK) seperti yang sudah ditetapkan pada ekspor bijih kakao mulai tahun lalu.
Saat pertama bergulir, kebijakan itu mendapat penolakan dari banyak pihak. Namun menurutnya, saat ini sudah mulai terlihat dampak positifnya, yakni maraknya investasi di sektor hilir kakao.
Namun, Hidayat tidak mau terburu-buru menyebut salah satu kebijakan yang disiapkan tersebut adalah BK kopi. Intinya, menurut Hidayat, kebijakan yang tengah digodok itu bertujuan mengundang investor masuk ke industri hilir kopi di Indonesia. "Saat ini sedang disiapkan oleh eselon I dan II, selanjutnya akan diperdebatkan di Kementerian Keuangan," jelas Hidayat.
Dirjen Industri Agro Kemenperin Benny Wachyudi mengatakan, kondisi dan masalah yang dihadapi kopi berbeda dengan sektor agro lainnya, seperti kakao dan sawit. Untuk itu, program dan kebijakan yang akan diberlakukan juga bakal berbeda.
"Investasi di sektor kopi agak berbeda, ekpansinya bergantung pasar atau digerakan pasar," kata Benny.
Untuk meningkatkan kinerja komoditas kopi, menurut Benny, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) juga meminta pemerintah mengkaji ulang dan merevisi sejumlah peraturan. Salah satunya peraturan yang mengizinkan pembeli asing bisa membeli langsung ke petani. Sebab, aturan itu membuat eksportir dan industri dalam negeri kesulitan mendapatkan kopi.
Rachim Kartabrata, Sekjen AEKI, mendukung upaya pemerintah mengembangkan industri hilir kopi. Tapi pengembangan industri kopi menurutnya harus memperhatikan pasar dalam negeri, apakah sudah penuh atau masih bisa diisi. "Industri kopi bersifat market oriented," kata Rachim.
Sementara mengenai kebijakan insentif dan disinsentif yang akan disiapkan pemerintah, Rachim belum mau berkomentar banyak. Namun menurutnya, antara industri dan eksportir memiliki kepentingan yang berbeda soal biji kopi. Pabrik menganggapnya sebagai bahan baku, sedangkan eksportir memandangnya sebagai produk ekspor.
Ketua Kompartemen Renlitbang AEKI Lampung Muchtar Lutfie berharap pemerintah tidak memberlakukan bea keluar atas ekspor kopi. Ia menilai, jika BK diterapkan maka ekspor biji kopi Indonesia akan kalah bersaing dengan produk kopi dari negara lain.
Selain itu, BK juga belum relevan karena konsumsi biji kopi di Indonesia masih rendah, sehingga produksi kopi dikhawatirkan tidak terserap. "Produksi kopi di Lampung itu mencapai 150.000 ton per tahun, dan hanya 30%-nya yang dikonsumsi dalam negeri," kata Muchtar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
