kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.894.000   23.000   1,23%
  • USD/IDR 16.424   4,00   0,02%
  • IDX 7.154   58,92   0,83%
  • KOMPAS100 1.042   11,92   1,16%
  • LQ45 813   10,57   1,32%
  • ISSI 224   1,04   0,47%
  • IDX30 425   5,23   1,25%
  • IDXHIDIV20 505   3,59   0,72%
  • IDX80 117   1,40   1,21%
  • IDXV30 119   0,23   0,19%
  • IDXQ30 139   1,61   1,17%

Pemerintah Bakal Stop Operasi PLTU Surayala, Ini Alasannya


Kamis, 15 Agustus 2024 / 08:00 WIB
Pemerintah Bakal Stop Operasi PLTU Surayala, Ini Alasannya
ILUSTRASI. Menko Marves Luhut berencana menghentikan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Suralaya di Cilegon Banten.


Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk menekan polusi udara di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana menghentikan operasi atau suntik mati Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Cilegon Banten.

"PLTU itu kita mau rapatin, nanti yang di Suralaya itu kan sudah banyak polusinya ya dan sudah [beroperasi] lebih dari 40 tahun ya," kata Luhut saat ditemui usai agenda Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di JCC Senayan, Rabu (14/8).

Luhut menuturkan pihaknya akan mengkaji untuk menutup PLTU Suralaya untuk mengurangi polusi di Jakarta, di samping mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk di lebih banyak area di Jakarta.

Baca Juga: Serapan Listrik EBT oleh Industri Kian Melonjak, Kebutuhan EBT Naik?

Menurut Luhut, polusi udara di Jakarta perlu diatasi karena indeks poulsi di Jakarta berada pada 150-200, berbanding terbalik dengan indeks polusi udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di angka 6.

"Indeks polusi udara di Jakarta membuat banyak yang sakit Ispa. Pemerintah pun mengeluarkan Rp 38 triliun untuk biaya berobat, ada yang melalui BPJS dan ada yang melalui pengeluaran sendiri untuk kesehatan," ujar Luhut.

Untuk itu, Luhut mempertimbangkan untuk menutup PLTU Suralaya yang diharapkan akan menurunkan indeks polusi udara di bawah 100, terlebih ke depan ada kendaraan umum berupa bus yang mulai bertahap akan beralih menjadi Electric Vehicle (EV).

"Sehingga tidak ada lagi bus yang pakai solar gitu. Dan juga tadi mobil-mobil. Karena mobil-mobil ini transportasi ini banyak sekali dampaknya," tutur Luhut.

Selain itu, Luhut berencana untuk pabrik-pabrik yang ada di sekitar Jakarta akan diberikan sensor untuk mengetahui gas apa yang dikeluarkan. Sebab, polusi dari pabrik-pabrik ini akan berbahaya bagi kesehatan.

"Itu tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab kita ramai-ramai," pungkas Luhut.

Baca Juga: Pemerintah Godok Skema New Gross Split Agar Investasi Hulu Migas Lebih Menarik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Digital Marketing for Business Growth 2025 : Menguasai AI dan Automation dalam Digital Marketing

[X]
×