Reporter: Alya Fathinah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terus mendorong keterlibatan publik untuk menolak rencana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Walhi juga mendesak pemerintah membatalkan rencana tersebut dan meminta masyarakat, khususnya warga serta pemerintah daerah di sekitar Ujung Kulon, turut menyuarakan penolakan. Bahkan, Wakil Bupati Pandeglang telah menyampaikan sikap penolakan terhadap rencana pemindahan satwa endemik yang terancam punah tersebut.
Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Umi Ma'rufah mengatakan, rencana pemindahan badak jawa yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo belum dapat dikategorikan sebagai kebijakan pemerintah. Pasalnya, Hashim tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait pemindahan satwa dilindungi.
"Pada dasarnya, rencana ini bukan merupakan kebijakan pemerintah, mengingat Hashim tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait pemindahan satwa dilindungi. Karena itu, selama belum ada keputusan resmi dari kementerian terkait yang didasarkan pada kajian ilmiah dan prosedur yang berlaku, pemindahan badak jawa tidak boleh dilakukan," ujar Umi kepada Kontan, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: Soal Potensi Mineral di Wilayah Usaha Tambang Ujung Kulon, Ini Kata Badan Geologi
Di sisi lain, Walhi mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengevaluasi penetapan wilayah pertambangan yang bertumpang tindih maupun berbatasan langsung dengan kawasan TNUK.
"Penetapan tersebut berpotensi membuka celah bagi aktivitas pertambangan yang dapat memicu kerusakan ekologis lebih masif dan mengancam habitat badak jawa," kata Umi.
Umi juga menambahkan, organisasi lingkungannya tengah mendiskusikan langkah advokasi lanjutan. Upaya yang dipertimbangkan antara lain mengirimkan surat keberatan dan permohonan pencabutan keputusan menteri kepada Menteri ESDM dan/atau Presiden, serta menempuh jalur hukum melalui judicial review (JR).
Sementara itu, dalam keterangan resminya, Walhi mengungkapkan kekhawatiran terhadap kemungkinan keterkaitan wacana pemindahan badak jawa dengan kepentingan ekspansi pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberadaan konsesi tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), yang berada tepat di perbatasan TNUK.
Walhi menyebut PT CSD telah beroperasi sejak 2010 dengan luas wilayah tambang sekitar 5.302 hektare. Pada 2020, lokasi tambang tersebut ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020.
Namun, berdasarkan informasi dalam laporan tahunan Antam yang dirujuk Walhi, izin PT CSD telah berakhir pada 3 April 2025. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan aktivitas pertambangan, status perizinan, serta kemungkinan pengembangan wilayah pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon.
Selain itu, Walhi menyoroti Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten yang diterbitkan pada 12 Februari 2026.
Berdasarkan penelusuran Walhi terhadap peta lampiran keputusan tersebut, terdapat indikasi sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Walhi menilai, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan dari pemerintah. Sebab, kawasan TNUK tidak hanya mencakup ekosistem daratan, tetapi juga wilayah perairan yang memiliki fungsi ekologis penting bagi keberlangsungan ekosistem kawasan konservasi.
Baca Juga: Heboh Isu Tambang di Ujung Kulon, ESDM Buka Suara
Umi mempertanyakan dasar penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan konservasi tersebut. Menurut dia, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi beserta ekosistem di dalamnya, bukan justru membuka ruang bagi aktivitas yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.
"Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya," tegas Umi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)