Pemerintah Bidik 30 Pabrik Bioetanol, Ekonom Ingatkan Risiko Investasi Tak Optimal

Penulis: Chelsea Anastasia | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 30 pabrik untuk bioetanol atau bahan bakar bensin dengan campuran etanol 10% (E10) dinilai sebagai langkah strategis, tetapi sejumlah hal masih menjadi catatan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman menilai, target pembangunan sekitar 30 pabrik bioetanol memiliki sejumlah peluang. 

Di antaranya, penciptaan investasi baru, lapangan kerja, hingga sebagai penggerak ekonomi daerah. "Terutama bila pembangunan pabrik terintegrasi dengan sentra tebu, singkong, atau molase," ujarnya kepada Kontan, Minggu (19/7/2026).

Baca Juga: Harga Molasses Jadi Hambatan Penerapan E10 bagi Petani Tebu

Namun demikian, Rizal menyoroti kelayakan ekonomi pembangunan pabrik bioetanol sangat bergantung pada kepastian pasokan bahan baku, skala ekonomi, efisiensi logistik, serta adanya kepastian pasar melalui kebijakan mandatori E10. 

"Tanpa kepastian permintaan, terdapat risiko kapasitas menganggur sehingga investasi menjadi tidak optimal," tuturnya.

Memang, lanjut Rizal, program ini  merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Namun, ia mencermati kontribusinya dalam jangka pendek terhadap penurunan impor belum akan besar mengingat kapasitas produksi domestik masih terbatas.

Menurut Rizal, manfaat yang lebih penting justru terletak pada diversifikasi bauran energi, penguatan nilai tambah sektor pertanian, pengurangan emisi, dan berkurangnya tekanan terhadap neraca perdagangan migas.

"Untuk itu, bioetanol sebaiknya dipandang sebagai strategi transformasi energi jangka panjang, bukan sekadar substitusi BBM," sambungnya.

Rizal juga menggarisbawahi tantangan dari sisi harga. Di mana, harga bioetanol yang belum kompetitif dibandingkan bensin berbasis fosil dinilai memerlukan insentif fiskal pada tahap awal.  "Jika tidak dirancang secara hati-hati, subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap APBN," ujarnya

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk mengantisipasi risiko persaingan penggunaan bahan baku antara kebutuhan energi dan pangan, serta fluktuasi harga komoditas pertanian yang dapat mengganggu keberlanjutan pasokan.

Rizal menegaskan bahwa eberhasilan program bioetanol tidak hanya membangun pabrik, tetapi harus membangun ekosistem industri dari hulu hingga hilir.

Baca Juga: Dashboard Sinkopdes Jadi Alat Kemenkop Petakan KDKMP yang Perlu Pendampingan

Dus, ia mengimbau pemerintah untuk memastikan kepastian regulasi, mandatori pencampuran yang bertahap, serta skema harga yang memberikan kepastian bagi investor. Selain itu, penguatan riset dan teknologi, insentif investasi, serta kemitraan yang adil antara industri dan petani juga dinilai krusial.

"Dengan demikian, bioetanol dapat berkembang menjadi industri yang berdaya saing, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong hilirisasi pertanian dan pertumbuhan ekonomi daerah," tandas Rizal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News