Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -BALI. Pemerintah bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendorong sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam pengelolaan industri sawit di tanah air. Gapki menargetkan seluruh anggotanya sudah mengantongi sertifikasi ISPO pada akhir tahun 2020 ini.
Ketua Gapki Joko Supriyono mengatakan, pihaknya masih terus berupaya mendorong anggota Gapki agar bisa mengantongi ISPO. Ia memaparkan, capaian sertifikat ISPO secara nasional hingga Kuartal III-2019 mencapai 566 perusahaan. Dari jumlah itu, 372 diantaranya atau 65,72% merupakan anggota Gapki. Sementara sisanya sebanyak 194 perusahaan merupakan non-anggota Gapki.
Baca Juga: Buka IPOC 2019, ini yang jadi sorotan Ma'ruf Amin untuk industri sawit Indonesia
Saat ini, anggota Gapki tercatat sebanyak 725 perusahaan. yang mana 372 perusahaan atau sekitar 51,31% sudah tersertifikasi dan 353 perusahaan lainnya masih belum tersertifikasi ISPO.
Hingga September 2019, luas kebun kelapa sawit yang tersertifikasi ISPO sebesar 5.185.544 hektare (ha). Dari jumlah tersebut, seluas 3,83 juta ha atau 74% merupakan perkebunan sawit milik anggota Gapki. Sementara 1,34 juta ha sisanya atau 26% merupakan lahan kelapa sawit di luar keanggotaan Gapki.
Sedangkan dari sisi Crude Palm Oil (CPO), hingga Kuartal III-2019 sebanyak 12,26 juta ton CPO sudah tersertifikasi ISPO. Sebanyak 9,56 juta ton CPO atau 78% merupakan CPO milik anggota Gapki. Sementara 2,69 juta ton CPO atau 22% lainnya di luar keanggotaan Gapki.
"Masih banyak yang belum (bersertifikat ISPO). karena itu beberapa bulan yang lalu kita membuat komitmen bahwa 2020, 100% anggota Gapki Insha Allah ISPO," kata Joko dalam konferensi pers Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2019 di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/10).
Baca Juga: Penyelesaian sengketa di lahan perkebunan sawit harus menjadi prioritas pemerintah
Joko bilang, sejumlah upaya dilakukan Gapki agar target 100% ISPO pada akhir 2020 bisa tercapai. Antara lain dengan melakukan roadshow sosialisasi dan juga coaching clinic ISPO. Selain untuk mengajak perusahaan agar mau memproses sertifikasi ISPO, Joko bilang bahwa dengan upaya tersebut, pihaknya juga bisa mengetahui apa yang menjadi kesulitan perusahaan dalam mendapatkan sertifikasi ISPO.
"Kita sekarang kejar-kejar angota. Kita roadshow ke provinsi-provinsi,, apa sih kesulitannya sertifikasi. Kita data, kita petakan, apa kesulitannya kalau mau sertifiaksi ISPO," jelas Joko.
Mengenai kesulitan dalam memproses ISPO, Joko menyebut bahwa banyak faktor yang di luar kontrol Gapki maupun perusahaan. Menurut Joko, ada sejumlah faktor yang menjadi bagian pemerintah.
Contohnya, sambung Joko, ialah pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) atau legalitas dan administrasi lainnya yang terkait dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Pertanian.
Baca Juga: Pembukaan lahan jadi faktor penting dalam program peremajaan sawit rakyat
"Jadi memang mesti ada dorongan juga dari pemerintah, karena banyak menteri yang mengurusi itu," ujarnya.
