Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -BALI. Pemerintah bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendorong sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam pengelolaan industri sawit di tanah air. Gapki menargetkan seluruh anggotanya sudah mengantongi sertifikasi ISPO pada akhir tahun 2020 ini.
Ketua Gapki Joko Supriyono mengatakan, pihaknya masih terus berupaya mendorong anggota Gapki agar bisa mengantongi ISPO. Ia memaparkan, capaian sertifikat ISPO secara nasional hingga Kuartal III-2019 mencapai 566 perusahaan. Dari jumlah itu, 372 diantaranya atau 65,72% merupakan anggota Gapki. Sementara sisanya sebanyak 194 perusahaan merupakan non-anggota Gapki.
Baca Juga: Buka IPOC 2019, ini yang jadi sorotan Ma'ruf Amin untuk industri sawit Indonesia
Saat ini, anggota Gapki tercatat sebanyak 725 perusahaan. yang mana 372 perusahaan atau sekitar 51,31% sudah tersertifikasi dan 353 perusahaan lainnya masih belum tersertifikasi ISPO.
Hingga September 2019, luas kebun kelapa sawit yang tersertifikasi ISPO sebesar 5.185.544 hektare (ha). Dari jumlah tersebut, seluas 3,83 juta ha atau 74% merupakan perkebunan sawit milik anggota Gapki. Sementara 1,34 juta ha sisanya atau 26% merupakan lahan kelapa sawit di luar keanggotaan Gapki.
Sedangkan dari sisi Crude Palm Oil (CPO), hingga Kuartal III-2019 sebanyak 12,26 juta ton CPO sudah tersertifikasi ISPO. Sebanyak 9,56 juta ton CPO atau 78% merupakan CPO milik anggota Gapki. Sementara 2,69 juta ton CPO atau 22% lainnya di luar keanggotaan Gapki.
"Masih banyak yang belum (bersertifikat ISPO). karena itu beberapa bulan yang lalu kita membuat komitmen bahwa 2020, 100% anggota Gapki Insha Allah ISPO," kata Joko dalam konferensi pers Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2019 di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/10).
Baca Juga: Penyelesaian sengketa di lahan perkebunan sawit harus menjadi prioritas pemerintah
Joko bilang, sejumlah upaya dilakukan Gapki agar target 100% ISPO pada akhir 2020 bisa tercapai. Antara lain dengan melakukan roadshow sosialisasi dan juga coaching clinic ISPO. Selain untuk mengajak perusahaan agar mau memproses sertifikasi ISPO, Joko bilang bahwa dengan upaya tersebut, pihaknya juga bisa mengetahui apa yang menjadi kesulitan perusahaan dalam mendapatkan sertifikasi ISPO.
"Kita sekarang kejar-kejar angota. Kita roadshow ke provinsi-provinsi,, apa sih kesulitannya sertifikasi. Kita data, kita petakan, apa kesulitannya kalau mau sertifiaksi ISPO," jelas Joko.
Mengenai kesulitan dalam memproses ISPO, Joko menyebut bahwa banyak faktor yang di luar kontrol Gapki maupun perusahaan. Menurut Joko, ada sejumlah faktor yang menjadi bagian pemerintah.
Contohnya, sambung Joko, ialah pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) atau legalitas dan administrasi lainnya yang terkait dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Pertanian.
Baca Juga: Pembukaan lahan jadi faktor penting dalam program peremajaan sawit rakyat
"Jadi memang mesti ada dorongan juga dari pemerintah, karena banyak menteri yang mengurusi itu," ujarnya.
Dalam pembukaan IPOC 2019, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sertifikasi ISPO menjadi salah satu isu yang disoroti oleh RI 2. Pada kesempatan itu, Ma'ruf mengajak stakeholder kelapa sawit untuk bisa menangkal kampanye negatif tentang kelapa sawit Indonesia.
Menurutnya, langkah yang perlu dilakukan ialah dengan merealisasikan sertifikasi ISPO. Ma'ruf berharap, ISPO ini bisa menunjukkan keseriusan stakeholders industri sawit terhadap pengelolaan yang terstandar dan berkelanjutan. Melalui ISPO ini, sambung Ma'ruf, data mengenai perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit bisa terverifikasi.
Baca Juga: Sinarmas Agribusiness and Food akan replanting hingga 2027
"Melalui sertifikasi ISPO diharapkan mengurangi kesan negatif tentang kelapa sawit Indonesia. Di sini lah pentingnya tabayun (konfirmasi) melalui data dan fakta," ungkapnya.
Sebagai informasi, melalui sertifikasi ISPO ini, perusahaan akan terstandar dalam legalitas usaha perkebunan, manajemen perkebunan, perlindungan terhadap pemanfaatan hutan dan lahan gambut, tanggung jawab terhadap pekerja, pemberdayaan masyarakat, serta memastikan pengelolaan usaha dan lingkungan secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Machmud menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan dorongan terhadap pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Ia bilang, ada tiga peraturan terkait kelapa sawit yang saat ini telah masuk tahap finalisasi dan sudah ada di meja presiden untuk ditanda tangani.
Ketiga regulasi tersebut ialah Rancangan Peraturan Pemerintah terkait dengan riset perkebunan nusantara, Instruksi Presiden (Inpres) aksi nasional sawit berkelanjutan, serta Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penguatan ISPO. "Menunggu tanda tangan presiden, semoga bisa tahun ini," ujarnya.
Baca Juga: Cifor: Transparansi dan dialog dapat memperkuat ISPO di mata global
Musdalifah mengatakan, pemerintah juga akan mendorong sertifikasi ISPO untuk perkebunan sawit yang dikelola petani swadaya. Namun, Musdalifah menyatakan bahwa pemerintah sadar hal tersebut tidak akan mudah, oleh sebab itu akan dilakukan secara bertahap dalam lima tahun ke depan.
"Kami menyadari implementasi di petani rakyat perlu bertahap, Jadi tidak akan diberlakukan 1-2 tahun, mungkin bisa 5 tahun," ujarnya.
Proses sertifikasi ISPO ini juga sekaligus sebagai instrumen untuk mendata dan memetakan status legalitas lahan. "Mana saja yang tumpang tindih, status merah, kita petakan, nanti ada asistensi," tandas Musdalifah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
