Pemerintah Didorong Genjot Eksplorasi Migas untuk Kurangi Ketergantungan Impor

Reporter: kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah didorong mempercepat eksplorasi dan pengembangan cadangan minyak dan gas (migas) untuk meningkatkan produksi dalam negeri.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mengatakan, peningkatan eksplorasi hulu migas harus menjadi prioritas agar lifting migas nasional dapat terus ditingkatkan.

Dengan produksi yang lebih kuat, kebutuhan energi dalam negeri diharapkan semakin banyak dipenuhi dari sumber domestik.

"Ketahanan energi merupakan hal yang sangat penting, sehingga kita harus mempercepat, memperkuat eksplorasi untuk melakukan peningkatan dari lifting migas kita," kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).

Menurut Eddy, peningkatan produksi migas tidak hanya dibutuhkan untuk mengurangi impor minyak mentah dan BBM, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan gas bagi kebutuhan domestik.

Gas dinilai memiliki peran strategis di tengah proses transisi energi karena emisinya relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah sumber energi fosil lainnya.

Karena itu, percepatan eksplorasi perlu dibarengi dengan iklim investasi yang lebih menarik bagi pelaku usaha. Eddy menilai kolaborasi antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sejauh ini sudah berjalan cukup baik.

Namun, masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan insentif fiskal. Ketiga aspek tersebut menjadi masukan utama dari asosiasi KKKS yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA).

"Sejauh ini kolaborasi KKKS dengan SKK Migas sudah cukup bagus, tapi saya kira perlu ada perhatian terhadap masukan yang diberikan oleh asosiasi KKKS yang berada di bawah Indonesian Petroleum Association (IPA) yang menekankan pada tiga hal, yaitu penguatan terhadap kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan insentif fiskal," ujar Eddy.

Selain mendorong eksplorasi skala besar, Eddy juga menilai legalisasi pengelolaan sumur migas rakyat dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor migas nasional.

Aktivitas yang sebelumnya berjalan secara ilegal dapat diarahkan menjadi kegiatan legal sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

Menurut dia, legalisasi sumur rakyat dapat membuka lapangan pekerjaan dan menciptakan sumber penerimaan baru bagi pemerintah daerah dari aktivitas pertambangan maupun eksplorasi migas.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai strategi SKK Migas yang mendorong eksplorasi, termasuk pengembangan wilayah laut, serta legalisasi sumur rakyat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas nasional.

Komaidi juga menekankan pentingnya memangkas proses birokrasi agar temuan eksplorasi dapat lebih cepat masuk ke tahap pengembangan dan produksi.

Ia mencontohkan proyek ENI North Ganal yang dapat bergerak dari penemuan eksplorasi menuju persetujuan Plan of Development (PoD) I dalam waktu sekitar 10 bulan.

Menurut Komaidi, semakin cepat PoD disetujui, semakin cepat pula proyek memasuki tahap monetisasi, eksploitasi, dan produksi. Percepatan tersebut pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha sekaligus negara.

Dengan demikian, peningkatan produksi migas tidak hanya bergantung pada kegiatan eksplorasi. Pengembangan proyek laut dalam, kepastian investasi, legalisasi sumur rakyat, serta penyederhanaan proses perizinan juga menjadi faktor penting untuk mempercepat tambahan pasokan migas nasional.

" Dengan produksi nasional yang meningkat, ruang untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak mentah dan BBM pun semakin terbuka," tegas Komaidi.

Sumber: https://money.kompas.com/read/2026/08/22/115551426/dpr-dorong-eksplorasi-migas-hingga-legalisasi-sumur-rakyat-untuk-kurangi-impor?page=all#page2.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News