Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta membuat kebijakan yang dapat mendorong para petani tebu untuk meningkatkan produksinya. Pasalnya, saat ini perkebunan dan produksi tebu terus menurun sehingga impor gula terus meningkat.
Minimnya produksi tebu juga membuat revitalisasi pabrik gula tua yang digalakkan pemerintah akan sia-sia dalam menahan laju impor gula. “Ini tidak terlepas dari ketersediaan bahan baku. Revitalisasi hasilnya nol kalau tidak ada yang digiling,” ujar Agus Pakpahan, Peneliti Agro Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB), dalamsiaran persnya, Jumat (18/1).
Menurutnya, berkurangnya lahan tebu membuat produksi tidak bisa terangkat. Pada tahun 2014, produksi tebu nasional mencapai 2,58 juta ton, kemudian menciut menjadi 2,46 juta ton pada tahun 2017. Padahal di sisi lain, pemerintah mencanangkan dapat melakukan swasembada gula pada tahun 2019.
Seperti diketahui, luas perkebunan tebu di Indonesia terus menyusut. Pada tahun 2014, luas lahan perkebunan tebu ada sekitar 478.108 hektare. Namun pada 2017, lahan tebu tersisa 453.456 hektare. Itu artinya, dalam tiga tahun ada penurunan luas areal lahan hingga 24.652 hektare.
Menurut Agus, masalah utama di industri gula ini dikarenakan kebijakan yang ada tidak mampu membuat petani untuk menanam. Saat ini produksi gula nasional hanya berkisar diangka 2,1 juta ton. “Mau pabrik gula baru pun, kalau tidak bisa merangsang petani berproduksi, tidak akan berkembang pohon tebu,” tuturnya.
Sementara, pakar ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan, gula impor yang didatangkan demi menutupi pasokan yang kurang di dalam negeri, seharusnya tidak terus menerus dilakukan. Sebab hal itu justru akan membuat industri dalam negeri kewalahan dan banyak yang bangkrut.
“Itu akan membuat petani tebu malas menanam karena harganya murah, jadi kalau pemerintah mau membenahi masalah gula, harus mau belajar dari sejarah itu, politik gula juga harus diperbaiki,” tuturnya.
Dengan kondisi komoditas gula seperti ini, ia meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas agar masalah ini bisa terselesaikan dan dapat mendorong perekonomian dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
