Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
Menurut Syahrul, seharusnya impor GPS dibebaskan saja sesuai dengan kemampuan porsinya masing-masing perusahaan. Supaya tidak terjadi cutting PS dan DOC FS secara Nasional tetapi setiap Importir GPS melakukan Self Assessment terhadap produksi DOC FS masing-masing sehingga berdampak pada stabilisasi harga DOC PS dan FS, bahkan harga nantinya dipastikan menjadi lebih murah sehingga pelaku bisnis di peternak rakyat maupun peternak mandiri dapat menumbuh kembangkan bisnisnya ke arah up stream yaitu GPS & PS.
Dengan kebijakan dibebaskan bersyarat maka Ditjen PKH mendidik para pelaku bisnis ini untuk bersaing dengan dirinya dengan jalan mengukur kemampuan dirinya baik dalam hal teknis maupun finansial dan kekuatan untuk diterima di pasar atas dasar kwalitas dan efisiensi sehingga dalam hal ini peternak dapat bebas memilih untuk mendapatkan DOC FS sesuai dengan harga dan kualitas pemasok. Karena masing-masing bibit atau induk ayam ini berbeda-beda, tergantung potensial genetik.
Baca Juga: Kemendag sebut biaya produksi industri perunggasan semakin tinggi, ini pemicunya
Ketua PATAKA, Ali Usman mempertanyakan mekanisme kebijakan pembagian DOC FS 50%. Ia mengatakan dasar pembagian dan cara kontrol kebijakan tersebut harus jelas. Mengingat harga DOC FS masih cukup tinggi di atas Permendag.
Ia bilang, jangan sampai dominasi DOC FS masih dikuasai oleh perusahaan tertentu, kemudian peternak selalu ditekan dengan harga DOC dan seakan dibuat langka karena pemerintah memberlakukan kebijakan cutting DOC PS dan FS dengan dalih pengendalian oversupply.
"Seharusnya kalau overstock, harganya lebih murah bukan sebaliknya. Padahal impor GPS dua tahun lalu masih kelebihan," ucap Ali.
Ia melanjutkan hal ini terbukti pada 2019 ada kelebihan impor GPS sebanyak 53.299 ekor yang berdampak banjirnya DOD FS pada 2021. Karena impor GPS tahun 2022 berdampak pada 2024 nanti, karena alur produksi ayam GPS membutuhkan 2 tahun untuk menghasilkan DOC PS dan produksi DOC FS.
Karena itu, kata Ali, impor GPS masih bersifat kuota untuk tahun 2022 mendatang. Pemerintah harus transparan dalam menentukan kuota impor GPS. Kebutuhan GPS harus sesuai dengan prognosa kebutuhan ayam tahun 2024 nanti.
Selanjutnya: Kinerjanya Charoen Pokphand (CPIN) membaik, ini rekomendasi analis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
