Pemerintah Dorong Industri Material Atap Perkuat Rantai Pasok hingga 2029, Ada Apa?

Rabu, 26 Agustus 2026 / 15:53 WIB

ILUSTRASI. PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) (Dok/IMPC)

Reporter: Prayogi Ikhrawinata | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mendorong industri material atap memperkuat kesiapan rantai pasok. Langkah ini untuk mengantisipasi peningkatan pembangunan gedung dalam program strategis nasional hingga 2029.

Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Airin Saputri Harahap mengatakan, kebutuhan material atap akan meningkat seiring banyaknya program pemerintah yang membutuhkan pembangunan gedung.

Program tersebut antara lain Sekolah Rakyat, fasilitas kesehatan, gudang, serta sejumlah proyek pendidikan dan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Pasar Properti Kuartal II-2026 Melandai, Bekasi dan Tangerang Makin Diminati

Menurut Airin, pelaku industri material atap perlu mulai menghitung kebutuhan sejak sekarang. Pasalnya, sejumlah program pemerintah akan dikejar dalam dua tahun mendatang.

“Dua tahun ini pasti akan banyak menjadi mayoritas prioritas Presiden yang akan dikejar untuk mencapai target. Teman-teman yang bergerak di material penutup atap sudah bisa berhitung dari sekarang,” ujar Airin dalam acara Onduline, Rabu (26/8).

Airin mencontohkan program Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, sebanyak 93 sekolah telah terbangun.

Artinya, masih ada sekitar 400 Sekolah Rakyat yang perlu dibangun. Kebutuhan tersebut belum termasuk pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, pergudangan, hingga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Airin, kebutuhan material atap juga perlu dihitung berdasarkan luasan bangunan. Dengan begitu, produsen dapat menyiapkan kapasitas produksi dan distribusi sesuai kebutuhan proyek.

“Kita berharap rantai pasok material atap ini bisa segera dihitung oleh teman-teman, bagaimana kebutuhannya supaya bisa menutup seluruh kebutuhan yang menjadi prioritas pembangunan sampai tahun 2029,” katanya.

Airin menilai kesiapan rantai pasok menjadi penting karena material atap merupakan salah satu bagian akhir dalam pembangunan gedung. Keterlambatan pasokan dapat ikut menghambat penyelesaian konstruksi.

Untuk mendukung kesiapan tersebut, Kementerian PU mendorong produsen mencatatkan produk dan kapasitasnya dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK).

Data tersebut dapat membantu pemerintah mengetahui ketersediaan material ketika dibutuhkan dalam proyek konstruksi.

Selain itu, pemerintah terus mendorong penggunaan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Airin mengatakan produk yang memiliki TKDN akan lebih diprioritaskan dalam pengadaan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, produsen juga perlu memastikan distribusi dari pabrik hingga lokasi proyek. Hal ini diperlukan agar kebutuhan material dapat tersedia tepat waktu untuk mendukung berbagai program pembangunan pemerintah hingga 2029.