Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya mendorong keterlibatan pihak swasta dalam membangun pembangkit listrik maupun transmisi.
Diharapkan pula pihak swasta dapat berperan dalam percepatan rasio elektrifikasi 100% dan mengurangi kesenjangan ekonomi di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Baca Juga: PLN targetkan pembangunan SUTET Balaraja-Kembangan rampung akhir 2020
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Triharyo Soesilo menyampaikan, investor asal Amerika Selatan hingga Afrika dinilai memiliki kapabilitas bagus dalam melistriki daerah tertinggal.
“Keterlibatan investor swasta tidak bisa dipungkiri lagi mengingat besarnya kebutuhan dana investasi dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan,” ungkap dia dalam siaran pers di situs Kementerian ESDM, kemarin.
Berdasarkan kalkulasi yang ada, total kebutuhan investasi untuk mencapai rasio elektrifikasi 100% sekitar Rp 10,7 triliun.
Triharyo menambahkan, skema penyediaan listrik di Indonesia Timur akan memanfaatkan dana desa yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mekanisme yang dimungkinkan antara lain BUMDes menggandeng perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).
Baca Juga: SKK Migas berharap pengadaan lahan Blok Masela rampung tahun ini
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyatakan, keterlibatan pihak swasta akan meringankan kondisi finansial PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang di saat bersamaan fokus pada penyelesaian program 35.000 MW.
Ia pun berharap PLN dapat membuka peluang menggandeng pihak swasta demi mempercepat tujuan rasio elektrifikasi 100%.
“Butuh hampir Rp 11 triliun untuk 2020 saja. Padahal PLN hanya mampu Rp 2,1 triliun. Makanya kami membuka peran serta swasta,” ujar Rida saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (5/2).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
