Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo
Triharyo menambahkan, skema penyediaan listrik di Indonesia Timur akan memanfaatkan dana desa yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mekanisme yang dimungkinkan antara lain BUMDes menggandeng perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).
Baca Juga: SKK Migas berharap pengadaan lahan Blok Masela rampung tahun ini
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyatakan, keterlibatan pihak swasta akan meringankan kondisi finansial PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang di saat bersamaan fokus pada penyelesaian program 35.000 MW.
Ia pun berharap PLN dapat membuka peluang menggandeng pihak swasta demi mempercepat tujuan rasio elektrifikasi 100%.
“Butuh hampir Rp 11 triliun untuk 2020 saja. Padahal PLN hanya mampu Rp 2,1 triliun. Makanya kami membuka peran serta swasta,” ujar Rida saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (5/2).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
