Reporter: Noverius Laoli | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Petani kelapa sawit meminta pemerintah bertindak tegas terhadap lima perusahaan sawit nasional yang tergabung dalam The Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP).
Langkah tegas penting demi menyelamatkan pertanian kelapa sawit milik masyarakat kecil dari kesewenang-wenangan perusahaan besar yang membuat aturan sendiri.
Pasalnya, lima perusahaan sawit yang tergabung dalam IPOP telah memaksakan aturan-aturan dalam IPOP sebagai syarat pembelian crude palm oil (CPO).
Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad mengatakan, pemerintah tidak cukup hanya mengirimkan surat kepada anggota IPOP untuk menunda penerapannya.
Ia meminta agar pemerintah membuat kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak. Sehingga, bila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi. "Kalau sekedar menghimbau itu tidak cukup," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (29/10).
Asmar mengatakan, dampak dari penerapan IPOP sudah mulai dirasakan petani di beberapa daerah yang harga tandan buah segar (TBS) di daerahnya rendah.
Saat ini, lanjut Asmar harga TBS masih di angka RP 800 - Rp 1.000 per kg. Harga tersebut masih di bawah acuan Apkasindo sebesar Rp 1.200 per kg.
Salah satu penyebab turunnya harga CPO di tingkat petani ini karena perusahaan anggota IPOP mulai menghentikan pembelian TBS dari perusahaan yang diduga tidak memenuhi syarat IPOP.
Seperti diketahu, ada lima perusahaan raksasa kelapa sawit yang menerapkan standar IPOP yakni Wilmar Indonesia, Cargill Indonesia, Asian Agri, Musim Mas dan Golden Agri Resources
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
