/2026/10/16/1971772845.jpg "Pemerintah Mengkaji Pembangunan PLTN di Sejumlah Wilayah, Ada Halmahera hingga Batam")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia tengah mengkaji rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di sejumlah wilayah tanah air.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan proyek tersebut masih dalam tahap studi kelayakan.
"Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa negara untuk pembakit nuklir. Salah satu di antaranya, nuklir yang kita tempatkan, yang masih dalam studi, kita akan taruh di Kepri, di Batam. Untuk mendorong ketahanan energi kita. Ini masih dalam perhitungan," ujarnya di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Baca Juga: Kebutuhan Gas Industri Pupuk Diproyeksi Meningkat, Kepastian Pasokan Jadi Kunci
Selain di Kepulauan Riau, Bahlil menuturkan, pemerintah juga sedang mencermati potensi penempatan PLTN di wilayah timur Indonesia bersama mitra internasional.
"Menyangkut dengan nuklir ada beberapa tempat, PLTN yang akan di Halmahera itu, itu akan bekerja sama, kalau tidak salah masih dalam kajian sekarang, itu adalah Rusia," ungkapnya.
Lebih lanjut, Bahlil menambahkan, lokasi calon PLTN lain berada di Kalimantan serta Sumatra, tetapi eksekusi tetap bergantung pada hasil akhir studi.
"Terus ada beberapa juga lokasi di Kalimantan dan ada beberapa lokasi juga yang ada di Sumatera salah satu di antaranya adalah Kepri. Ini kita kaji dulu, kita sedang mempertimbangkan kalau sudah lolos feasibility study-nya baru kita lakukan. Untuk negaranya (mitra), negara yang punya kemampuan nuklir, yang sudah teruji," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan, pemerintah menyerahkan pelaksanaan tender proyek PLTN kepada PT PLN (Persero) setelah penetapan lokasi tersebut rampung.
Baca Juga: Pemerintah Ubah Skema Impor Minyak, BBM, dan LPG, Ini Mekanisme Barunya
“Nanti dari tapak yang sudah ditetapkan, nanti PLN itu akan melakukan tender (lelang) untuk pelaksanaan itu,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Yuliot membeberkan, pemerintah telah mengidentifikasi sebanyak 28 lokasi tapak yang berpotensi menjadi titik pengembangan PLTN di Indonesia. Di samping itu, pengkajian juga terus dilakukan terhadap opsi lokasi tambahan, termasuk peluang penggunaan teknologi PLTN terapung (floating nuclear power plant).
Selain persiapan lahan, Yuliot menyebut, ada direktorat di Kementerian ESDM yang bakal bertanggung jawab untuk pemanfaatan energi tersebut.
Yuliot menambahkan, percepatan persiapan infrastruktur nuklir ini dinilai mendesak mengingat durasi pembangunan satu unit PLTN memerlukan waktu sekitar tujuh hingga sepuluh tahun.
Baca Juga: Produksi Sawit RI Terancam Turun 2,2 Juta Ton pada 2027, Ekspor Bisa Susut
"Pembangunan PLTN itu kan membutuhkan waktu 7-10 tahun. Kalau ini (ditargetkan) tahun 2034, ya dari sekarang kita juga sudah harus menyiapkan tapak untuk PLTN itu," tambahnya.
Adapun pengembangan PLTN telah diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40/2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Dalam peta jalan tersebut, Indonesia menargetkan pengoperasian PLTN berkapasitas 500 MW pada 2032 hingga bertahap mencapai 54 GW pada 2060.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
