RI Targetkan Bangun PLTN 500 MW, Pengamat: Perlu Waktu Panjang dan Transparansi

Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) diharapkan tidak terburu-buru dan mengedepankan transparansi.

Untuk diketahui, Indonesia menargetkan pengoperasian PLTN berkapasitas 500 Megawatt (MW) pada 2032 hingga bertahap mencapai 54 GW pada 2060.

Managing Director Energy Shift Institute (ESI), Putra Adhiguna menyatakan, pengembangan program PLTN perlu dikawal dengan lebih hati-hati dan secara perlahan karena membutuhkan komitmen jangka panjang.

"PLTN diharapkan tidak dilakukan dengan model ngebut seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) pada umumnya, karena program terkait PLTN memiliki kondisi sosial, lingkungan, dan juga keamanan yang sangat sensitif," ujarnya kepada Kontan, dikutip Senin (26/10/2026).

Putra memandang tenaga nuklir dapat menjadi alternatif sumber pasokan nuklir apabila pengembangannya dilakukan secara penuh pertimbangan atau prudent.

Baca Juga: Pemerintah Siap Membangun PLTN, Ini Tujuh Rekomendasi Dewan Energi Nasional

Ia pun mencontohkan negara lain seperti India yang telah mengembangkan PLTN selama puluhan tahun. Pembangunan PLTN, lanjutnya, membutuhkan waktu setidaknya 7-15 tahun ke depan.

"Jadi Indonesia jangan berharap seolah-olah bisa membangun PLTN dalam lima tahun ke depan," imbuh Putra.

Seiring dengan itu, ia menegaskan rencana pembangunan PLTN oleh pemerintah sebaiknya telah dimulai secara bertahap dan dilakukan secara transparan, baik dari mitigasi risiko maupun biaya investasi.

"Transparan di sini dalam artian transparan terhadap masyarakat dalam penanganan segala risikonya dan juga transparan dalam segi biaya," terangnya.

Putra menyoroti sisi biaya yang kerap menjadi tantangan bagi proyek PLTN. Anggaran untuk proyek-proyek PLTN secara global disebut hampir selalu melebihi pengeluaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Baca Juga: Update Progres PLTN, Pemerintah Tengah Identifikasi Lokasi

"Secara rata-rata proyek PLTN itu hampir selalu overbudget sekitar rata-rata dua kali lipat daripada anggaran awal. Jadi harus jelas mengenai perencanaan anggaran yang akan digunakan," ungkapnya.

Karena itu, ia pun mengingatkan penanggung beban dari harga listrik yang meningkat nantinya perlu diperjelas. Menurutnya, hal ini menjadi penting mengingat offtaker sektor ketenagalistrikan hanya PLN.

"Hal ini menjadi penting dan sangat sensitif mengingat negeri seperti Indonesia offtaker-nya itu hanyalah PLN, yang berarti bisa hampir dipastikan beban anggaran itu akan tumpah ke dalam pemerintah APBN ataupun harga listrik masyarakat," kata Putra.

Secara keseluruhan, rencana jangka panjang, komitmen politik untuk melakukan pembangunan dengan transparan, dinilai menjadi hal yang krusial dalam pembangunan PLTN.

"Jadi rencana jangka panjang, komitmen politik untuk melakukan dengan transparan baik di dalam sisi keselamatan maupun biaya yang akan ditanggung, saya rasa semuanya menjadi penting," tandas Putra.

Baca Juga: Gandeng Rosatom, PT Pembangkit Listrik Nuklir akan Bangun PLTN di Maluku Utara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News