kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.295   -10,00   -0,06%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

Pemerintah minim terobosan soal beras


Minggu, 17 Mei 2015 / 15:08 WIB
Pemerintah minim terobosan soal beras
ILUSTRASI. Airbnb Luncurkan Roadmap Untuk 10 Tahun Kedepan


Reporter: Mona Tobing | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Kebijakan pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) yang dikeluarkan Maret lalu, ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap serapan badan urusan logistik (Bulog) di musim panen ini. Hingga saat ini, serapan Bulog jauh dari target yang ditetapkan. Sehingga menyebabkan pemerintah berinisiatif untuk membuka keran impor beras.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pemerintah minim terobosan dalam memecahkan persoalan ketersediaan beras nasional. Bulog tahun ini mendapatkan target penyerapan gabah petani sebesar 2,7 juta ton. Namun penyerapannya sampai Mei baru mencapai 694.720 ton.

Situasi ini membuat daya beli petani atau nilai tukar petani (NTP) anjlok. Ditambah lemahnya pemantauan pembelian gabah petani sesuai HPP oleh Bulog. Bahkan dalam beberapa kasus, Bulog malah beli beras petani dari tengkulak.

Di sisi lain, pemerintah mulai mempertimbangkan rencana impor beras. Rofi Munawar, Anggota DPR RI Komisi IV mengatakan, menilai pemerintah hanya mencari jalan pintas (short cut) paling mudah dalam mengantisipasi lonjakan permintaan beras nasional menjelang puasa dan lebaran. Padahal beragam insentif, subsidi dan regulasi telah dirumuskan sedari awal untuk mencegah mekanisme impor terjadi.

Namun usaha pemerintah tampaknya tidak terlalu efektif dalam mendorong produksi beras nasional dan mengatur tata niaga yang ada. "Karena perencanaan yang tidak sinergis antar lembaga dan kementerian. Begitu juga dengan rencana kerja pangan secara umum,” kata Rofi pada akhir pekan lalu (15/5).

Importasi akan sulit dihindari selama pemerintah tidak memiliki terobosan dalam meningkatkan produksi beras nasional. Misalnya seperti: perbaikan infrastruktur pertanian dalam waktu dekat, disiplin dalam pelaksanaan waktu tanam, pencegahan alih fungsi lahan dan inovasi teknologi pertanian tepat guna.

Sementara, di sektor hilir lemahnya dorongan diversifikasi pangan juga sangat lemah dari pemerintah dan tata niaga yang tidak berpihak kepada petani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×