Kabar Importir China Tunda Pembelian: Pukulan Ganda Bagi Ekspor Batubara Indonesia

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Importir China dikabarkan menunda pembelian batubara dari Indonesia akibat kebijakan sentralisasi ekspor melalui pengawasan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kabar ini berpotensi menambah tekanan terhadap ekspor batubara Indonesia yang sedang mengalami penurunan.

Merujuk data perdagangan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (2/6/2026), nilai ekspor batubara mengalami penurunan sebesar 7,27% secara tahunan dari US$ 8,17 miliar menjadi US$ 7,57 miliar sepanjang Januari - April 2026.

Penurunan tersebut sejalan dengan volume ekspor batubara yang menyusut 6,70% secara tahunan, dari 122,76 juta ton menjadi 114,54 juta ton pada Januari - April 2026.

Di antara tiga komoditas non-migas unggulan Indonesia, yakni batubara, besi dan baja serta Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, hanya batubara yang mengalami penurunan nilai ekspor pada periode tersebut.

Di tengah penurunan kinerja ekspor, beredar kabar di kalangan pelaku pasar bahwa sejumlah importir dari China menunda pembelian batubara Indonesia.

Merujuk informasi yang beredar, China Coal Transportation and Distribution Association (CCTD) pada Rabu (3/6/2026) melaporkan bahwa sejumlah importir China telah menunda pengiriman batubara bulan Juni 2026.

Langkah tersebut dilakukan menyusul rencana pemerintah Indonesia untuk memusatkan ekspor melalui Danantara.

Analis CCTD Ma Yanxu mengatakan bahwa aturan sentralisasi ekspor tersebut telah memperlambat proses transaksi, mendorong kenaikan harga, dan memperketat pasokan.

Seperti diketahui, masa transisi ekspor satu pintu melalui pengawasan DSI telah dimulai pada 1 Juni 2026. Kebijakan ini berlaku untuk tiga komoditas strategis, yakni: batubara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani belum memberikan tanggapan mengenai kabar penundaan pembelian oleh sejumlah importir dari China. Namun, soal prospek permintaan batubara, Gita menyatakan bahwa pasar ekspor masih cenderung selektif.

China dan India tetap membutuhkan batubara untuk menjaga keandalan pasokan listrik, tetapi pola pembelian dari kedua pasar utama tersebut lebih berhati-hati.

"Faktor stok, produksi domestik dan kondisi cuaca memengaruhi keputusan pembelian. Jadi, permintaan tidak hilang, tetapi buyer lebih selektif dalam menentukan waktu dan volume pembelian," kata Gita kepada Kontan.co.id pada Rabu (3/6/2026).

Menanggapi data BPS soal penurunan ekspor periode Januari - April 2026, Gita mengamini ekspor batubara Indonesia mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Gita mengungkapkan bahwa hal tersebut terjadi karena kombinasi dari berbagai faktor.

"Penurunan tersebut merupakan kombinasi antara volume ekspor yang lebih rendah, harga rata-rata ekspor yang belum kuat, serta permintaan dari beberapa pasar utama yang masih selektif," ujar Gita.

Gita pun menyoroti bahwa penurunan ekspor batubara sejalan dengan penyesuaian rencana produksi nasional. Seperti diketahui, pemerintah memperketat kuota produksi nasional dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

"Ketika ruang produksi lebih terbatas, maka volume yang tersedia untuk pasar ekspor juga ikut menyesuaikan, terlebih kebutuhan domestik tetap menjadi prioritas untuk dipenuhi," tandas Gita.

Risiko dari Sentralisasi Ekspor Via DSI

Associate Principal Energy Shift Institute (ESI) Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma menambahkan, faktor utama yang menekan kinerja ekspor batubara Indonesia berasal dari sisi permintaan dan kebijakan domestik yang menimbulkan persepsi ketidakpastian. Pada saat yang sama, faktor pemangkasan kuota produksi dalam RKAB 2026 juga menjadi sorotan pasar.

Zuhdi mengamati, kondisi pasar batubara saat ini bukan sekadar dinamika siklus yang biasa. Sebab, pasar terbesar, yakni China dan India mengalami pelemahan permintaan sejalan dengan pergeseran kebijakan energi dan optimalisasi penggunaan batubara domestik.

"China terus mendorong produksi batubara domestiknya, dan India mengakselerasi produksi lokal. keduanya secara struktural mengurangi ketergantungan impor. Ini bukan sekadar pelemahan ekonomi sesaat, melainkan pergeseran kebijakan energi di pasar tujuan utama," kata Zuhdi saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (3/6/2026).

Di sisi lain, Zuhdi menyoroti bahwa ekspor satu pintu melalui pengawasan DSI bakal menjadi faktor yang sangat krusial terhadap prospek kinerja ekspor batubara Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, pasar memandang sektor batubara akan semakin volatile dan rentan menimbulkan ketidakpastian.

Zuhdi mengingatkan, pengusaha dan investor sangat membutuhkan kepastian regulasi.

"Mereka butuh coherency and stability. Transisi ekspor satu pintu via DSI adalah wildcard terbesar untuk (kinerja ekspor) semester kedua. Ini bukan cyclical, ini fundamental," ujar Zuhdi.

Sebelumnya, sejumlah asosiasi pengusaha pada Senin (1/6/2026) menyuarakan kekhawatiran terhadap risiko sentralisasi ekspor.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memberikan catatan kritis terhadap sejumlah aspek.

Salah satu poin yang menjadi catatan pengusaha adalah implementasi bertahap dan berbasis karakteristik sektor. Komoditas pertambangan, batubara, nikel, ferro-nickel/ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, dan profil pembeli internasional yang sangat beragam.

Pengusaha berharap selama masa transisi, aktivitas ekspor tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh Pemerintah dan DSI.

Sedangkan soal kepastian hukum dan mekanisme bisnis, diperlukan jaminan kepastian atas kontrak yang sedang berjalan, kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, serta ketentuan pengapalan dan asuransi.

Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti menyatakan bahwa pelaku usaha menunggu kejelasan lebih lanjut terkait petunjuk teknis, mekanisme operasional, pengaturan kontrak existing dan mekanisme pembayaran. Termasuk aspek komersial atau tata niaga serta tanggung jawab pelaksanaan di lapangan.

"Mengingat kompleksitas rantai pasok ekspor mineral dan Batubara kami berharap proses ini tidak sampai mengganggu kepastian usaha, kelancaran ekspor, maupun kepercayaan investor dan buyer internasional," kata Sari kepada Kontan.co.id, Selasa (2/6/2026).

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono menyoroti kekhawatiran adanya risiko inefisiensi akibat birokrasi yang semakin panjang dalam sistem ekspor satu pintu tersebut. Perpanjangan rantai pasok dikhawatirkan akan menghambat proses pengiriman komoditas ke pasar internasional secara tepat waktu.

Sorotan lainnya mengenai mekanisme pembayaran. Jaminan kelancaran pembayaran sangat penting bagi perusahaan tambang batubara untuk menjaga arus kas (cash flow) untuk memastikan kelangsungan operasional pertambangan. Sudirman menegaskan, sektor pertambangan merupakan industri yang sensitif dalam memastikan kelangsungan operasional.

"Jika operasional tambang terhenti untuk sementara, misalnya karena cash flow terganggu maka implikasinya akan sangat panjang, mengingat akan ada kenaikan biaya yang signifikan untuk memulai kembali operasional tambang tersebut," ujar Sudirman.

Mengubah-ubah kebijakan secara cepat dan signifikan akan membuat para investor khawatir, yang pada akhirnya akan menurunkan daya saing investasi.

"Padahal negara kita masih tetap memerlukan adanya investasi guna menggairahkan sektor industri tambang. Investasi di sektor ini cukup besar, sehingga para investor sangat memerlukan kepastian hukum guna memberikan jaminan investasi yang aman," tandas Sudirman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News