kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.347.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah Segera Perpanjang Kontrak Vale Indonesia (INCO) 20 Tahun


Jumat, 22 Maret 2024 / 17:22 WIB
Pemerintah Segera Perpanjang Kontrak Vale Indonesia (INCO) 20 Tahun
ILUSTRASI. Karyawan mengenakan pakaian khusus saat melakukan pengecekan proses peleburan nikel di smelter milik PT VALE Indonesia di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat (28/7/2023). Pemerintah segera perpanjang kontrak Vale Indonesia (INCO) 20 tahun.


Reporter: Filemon Agung | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bersiap memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi PT Vale Indonesia Tbk (INCO) selama 20 tahun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, proses peralihan dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK sudah tuntas.

"(Sudah diperpanjang) sesuai dengan yang diminta, kira-kira (20 tahun) kan MIND ID sudah yang paling gede di situ," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jumat (22/3).

Baca Juga: Sederet Emiten akan Gelar Rights Issue dan Private Placement, Cermati Rekomendasinya

Arifin memastikan, Kementerian ESDM telah memberikan rekomendasi untuk perpanjangan IUPK ini. Dalam pekan ini akan dilakukan penandatanganan dokumen IUPK bagi Vale Indonesia.

Pasca perpanjangan ini, Vale Indonesia diwajibkan menuntaskan komitmen hilirisasinya  dalam lima tahun ke depan.

Kontan mencatat, salah satu proyek yang jadi fokus yakni Proyek Smelter Pomalaa senilai US$ 4,5 miliar. Proyek ini dipastikan bakal masuk dalam dokumen IUPK INCO nantinya.

Arifin Tasrif mengungkapkan, proyek High-Pressure Acid Leach (HPAL) Blok Pomalaa bakal menjadi syarat yang tertuang untuk perpanjangan izin operasi INCO.

Baca Juga: Pasca Divestasi, Vale Indonesia (INCO) Bakal Gelar Rights Issue

"Sekarang kan kita kasih perpanjangan usaha tambangnya, dengan catatan dia mesti bangun smelter yang dengan Ford, kalau enggak bangun batal (IUPK-nya)," kata Arifin di Gresik, dikutip Minggu (3/3).

Arifin menambahkan, pemerintah bakal melakukan evaluasi secara rutin terkait perkembangan proyek-proyek hilirisasi INCO pasca pemberian perpanjangan izin.

Tercatat, INCO memiliki empat izin KK dengan tahapan operasi produksi yang akan berakhir pada 27-28 Desember 2025.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×