kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.508.000   10.000   0,67%
  • USD/IDR 15.930   -61,00   -0,38%
  • IDX 7.141   -39,42   -0,55%
  • KOMPAS100 1.095   -7,91   -0,72%
  • LQ45 866   -8,90   -1,02%
  • ISSI 220   0,44   0,20%
  • IDX30 443   -4,74   -1,06%
  • IDXHIDIV20 534   -3,94   -0,73%
  • IDX80 126   -0,93   -0,74%
  • IDXV30 134   -0,98   -0,72%
  • IDXQ30 148   -1,09   -0,73%

Pemerintah tandatangani proyek kerjasama satelit SATRIA


Jumat, 03 Mei 2019 / 13:09 WIB
Pemerintah tandatangani proyek kerjasama satelit SATRIA


Reporter: Benedicta Prima | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menandatangani perjanjian kerjasama, perjanjian penjaminan dan perjanjian regres proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) proyek Satelit Multifungsi (SMF).

Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menyebutkan nilai pembangunan proyek tersebut sebesar Rp 21,4 triliun. Satelit yang akan dibangun tersebut dinamai Satelit Republik Indonesia (SATRIA). Satelit ini digunakan khusus untuk jaringan internet.

"Akhir 2022 sudah meluncur di slot orbit," jelas Rudiantara kepada awak media setelah melakukan penandatanganan kerjasama, Jumat (3/5).

SATRIA akan mulai diproduksi pada akhir 2019 oleh manufaktur satelit asal Perancis, Thanes Alenia Space. Direncanakan selesai dan siap diluncurkan pada kuartal II-2022 di orbit 164 BT. SATRIA menggunakan frekuensi Ka-band dengan teknologi Very High Throughput Satellite dengan kapasitas frekuensi 150 gigabyte per second. Sehingga diharapkan bisa beroperasi pada awal 2023.

Kendati nilai proyek tersebut cukup tinggi, Rudiantara menjelaskan angka tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur hingga pemeliharaan dalam 15 tahun ke depan setelah satelit diluncurkan. Sehingga angka tersebut dirasa cukup ekonomis.

"Efektif, biaya untuk mengirimkan atau menerima 1 megabyte data ini setidaknya hanya maksimal 20% per megabyte dari satelit lain di Indonesia," imbuh Rudiantara.

Secara spesifik, pemerintah akan membangun 150.000 titik layanan publik. Antara lain 93.400 titik di sektor pendidikan, 3.700 titik di sektor kesehatan, 3.900 titik di sektor politik hukum dan keamanan, 47.900 titik di sektor pemerintah daerah, serta untuk sektor keuangan.

"Kami mau bangunnya di luar Jawa agar pemerataan perekonomian," imbuh dia.

Setelah pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring Broadband Bagian Barat, Tengah, dan Timur, proyek SMF ini adalah proyek keempat di Kemkominfo yang berhasil menggunakan skema KPBU. Pengembalian investasi proyek ini dilakukan melalui skema ketersediaan layanan (availability payment) dengan masa konsesi 15 tahun.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Ekonomi Darmin Nasution mengapresiasi upaya pembangunan yang dilakukan Kominfo dengan skema KPBU. Pasalnya ini merupakan proyek keempat yang dilakukan Kominfo dengan skema KPBU. Tak hanya itu, Darmin juga mendukung upaya penyediaan infrastruktur telekomunikasi.

"Proyek SMF ini merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Saya yakin, membangun infrastruktur itu artinya menanam modal yang beberapa tahun mendatang akan mendukung penciptaan kegiatan ekonomi yang lebih baik di masyarakat kita,” ujar Darmin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×