Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mencanangkan pembangunan BBM Satu Harga di 83 titik di Indonesia pada tahun 2020. Kesiapan program tersebut didukung oleh komitmen bersama dari 70 Bupati terhadap perizinan pembangunan BBM Satu Harga di wilayah masing-masing.
Kepada BPH Migas Fansurullah Asa mengatakan, adanya koordinasi dengan kepala daerah diharapkan dapat mempercepat langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam merealisasikan target BBM Satu Harga di 500 titik hingga 2024. BPH Migas juga akan melakukan pengawalan supaya target tersebut mampu terpenuhi.
Baca Juga: Ekonom Bank Mandiri memprediksi inflasi bulan Januari 2020 sebesar 0,39%
Anggota Komite BPH Migas Ibnu Fajar menambahkan, selain kondisi geografis terutama di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), lambannya proses perizinan dan penyesuaian tata ruang kerap menjadi kendala dalam pendistribusian BBM Satu Harga.
Pasalnya, kondisi tersebut membuat pengusaha BBM menarik minatnya membangun infrastruktur BBM Satu Harga.
“Program BBM Satu Harga ini adalah program percepatan pengadaan BBM di daerah, tapi memang ada saja kendalanya. Tahun lalu kendalanya seputar perizinan, tata ruang yang tidak sesuai atau pengusaha yang mundur dari komitmen,” ungkap Ibnu dalam siaran pers di situs Kementerian ESDM, hari ini (30/1).
Sebagai informasi, dari 83 titik pembangunan BBM Satu Harga yang ditargetkan oleh BPH Migas, 13 di antaranya berada di Kecamatan di Pulau Sumatera. Kemudian terdapat 13 titik Kecamatan di Kalimantan, 17 di Bali, 5 di NTB, 16 di NTT, 22 di Sulawesi dan Maluku, serta 14 di Papua.
Baca Juga: Ini proyeksi ekonom terhadap inflasi bulan Januari
Tahun lalu pemerintah sukses menyelesaikan BBM Satu Harga di 170 titik lebih cepat dari target pada bulan Oktober 2019. PT Pertamina (Persero) membangun infrastruktur penyalur BBM Satu Harga di 160 titik sedangkan PT AKR Corporindo Tbk membangun di 10 titik.
Lokasi program BBM Satu Harga di tahun lalu tersebar di wilayah 3T yang meliputi 31 penyalur di Sumatera, 42 di Kalimantan, 3 di Jawa dan Madura, 2 di Bali, 17 di Sulawesi, 25 di NTB dan NTT, serta 50 Penyalur di Maluku dan Papua.
Asal tahu saja, program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir 2016 lalu ditujukan untuk menyeragamkan harga jual resmi BBM jenis Premium/RON 88 sebesar Rp 6.450 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter ke berbagai wilayah pelosok Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
