kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45770,67   6,06   0.79%
  • EMAS876.000 -1,35%
  • RD.SAHAM -0.17%
  • RD.CAMPURAN -0.05%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.12%

Pemerintah usahakan perbaikan tata kelola pengembangan PLTS di Indonesia


Selasa, 18 Februari 2020 / 13:17 WIB
Pemerintah usahakan perbaikan tata kelola pengembangan PLTS di Indonesia
ILUSTRASI. PLN kejar proyek EBT

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci

KONTAN.CO.ID - KUPANG. Pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Harris menyebut, dengan perbaikan tata kelola tersebut, seolah-olah Presiden menugaskan Menteri ESDM sebagai pengelola energi.

Kemudian kuota EBT nantinya akan diatur oleh Menteri ESDM dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti kondisi infrastruktur listrik dan pelaksanaan pengadaan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

“Ke depan, kebijakan pembangunan PLTS akan menggunakan Keppres. Jadi di satu sisi, Keppres ini akan memperbaiki tarif, di sisi lain tata kelolanya,” ungkap Harris dalam siaran pers di situs Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, kemarin (17/2).

Baca Juga: Ini poin-poin yang perlu dibahas dalam RUU Energi Baru Terbarukan

Secara rinci, untuk mencapai target 23% bauran EBT, maka perlu ada tambahan sekitar 9.000 MW pembangkit listrik EBT. Alhasil, hingga akhir 2024 nanti, kapasitas EBT yang harus dicapai sebesar 20.000 MW.

Karenanya, selain perbaikan tata kelola, pemerintah juga akan mendorong industri untuk membangun pabrik solar panel di Indonesia.

Lebih lanjut, Harris menyampaikan bahwa pengembangan PLTS akan didorong pula di pulau-pulau kecil yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Termasuk di dalamnya Indonesia bagian Timur guna menciptakan pertumbuhan ekonomi baru.

Pemerintah juga mengarahkan agar pembangunan pembangkit EBT dapat memanfaatkan sumber energi primer setempat, misalnya pemanfaatan energi surya di Nusa Tenggara Timur (NTT). “Selain menghasilkan energi yang lebih bersih, PLTS juga membantu target 23% porsi EBT di tahun 2025,” terang Harris.

Bersamaan dengan itu, Harris bersama Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mendampingi Komisi VII DPR RI untuk meninjau PLTS Kupang yang terletak di Desa Oelpuah, Kupang Tengah, NTT pada Jumat (14/2).

Baca Juga: Anggarkan Rp 175 miliar, pemerintah targetkan bangun PLTS Atap di 800 titik tahun ini

PLTS berkapasitas 5 MWp tersebut dibangun di atas lahan seluas 7,5 Ha dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Desember 2015 lalu. PLTS tersebut terdiri dari 22.008 modul surya dengan kapasitas tiap modul sebesar 230 Wp.

Pengoperasian PLTS Kupang dikendalikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pembangkit (UPK) Timor. Wilayah kerja PLN UPK Timor melingkupi semua pembangkit di Pulau Timor, Sumba, Semau, Sabu, dan Alor. PLTS ini terkoneksi dengan grid 20 kV sistem Timor yang saat ini beban puncaknya mencapai 105 MW.

Di kesempatan tersebut, Rida menjelaskan bahwa setelah beroperasi lebih dari empat tahun, PLTS Kupang telah memberikan kontribusi sekitar 4% dari total kebutuhan listrik Pulau Timor.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×