Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diimbau mengambil kebijakan soal harga gas bumi dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak terkait dari hulu hingga hilir.
Sebelumnya, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) dikabarkan berniat menyesuaikan harga jual gas dari Blok Corridor. Penyesuaian ini dilakukan seiring berakhirnya Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara Medco dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) pada 30 September 2023.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menjelaskan, kegiatan bisnis hulu migas sangat erat kaitannya dengan raihan produksi lapangan migas. Menurutnya, jika tidak ada penemuan lapangan migas baru, maka biaya produksi semakin lama akan semakin meningkat.
"Dengan operasional yang hampir sama tapi tingkat produksi alami decline rate. Kalau dibagi antara produksi dengan biaya tentu biayanya lebih mahal," kata Komaidi kepada Kontan, Senin (2/10).
Baca Juga: Medco Energi (MEDC) Minta Penyesuaian Harga Gas Hulu, Begini Respons Kementerian ESDM
Komaidi mengungkapkan, kebijakan pemerintah untuk tetap menjaga agar harga gas di hilir tidak mengalami kenaikan merupakan keputusan yang baik. Pasalnya, kebijakan ini berpotensi menjaga daya saing industri, daya beli masyarakat hingga mendorong perekonomian.
Namun, kebijakan ini diharapkan tidak sampai mengorbankan sisi bisnis lain khususnya di sektor hulu migas.
Menurutnya, perlu ada kajian terhadap biaya dan manfaat bisnis sektor hulu migas. Jika kemudian biaya yang dikeluarkan pelaku usaha terhitung lebih besar ketimbang aspek manfaat yang dihasilkan maka perlu ada formulasi kebijakan baru.
Di sisi lain, langkah untuk menyesuaikan harga gas di sektor hulu migas berpotensi memberi dampak pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Margin keuntungan PGN diperkirakan akan kian menipis.
"Kalau margin tertahan, gak bisa mengembangkan infrastruktur gas. Sementara infrastruktur gas menjadi kunci untuk bisa memanfaatkan gas dari Indonesia Timur untuk dibawa ke Barat atau wilayah lain," tambah Komaidi.
Baca Juga: Indonesia Targetkan Hilirisasi Migas US$ 68,1 Miliar hingga 2040, Ini Tantangannya
Untuk itu, pemerintah dinilai perlu mengambil kebijakan secara cermat.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji memastikan, pihaknya tetap berupaya untuk menjaga harga gas di hilir agar tidak mengalami kenaikan.
"Intinya harga gas tidak naik lah, kita akan duduk bareng sama mereka antar kepentingan," kata Tutuka ditemui di Kementerian ESDM, Senin (2/10).
Tutuka melanjutkan, pihaknya juga akan mendorong upaya efisiensi biaya dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Kondisi ini bakal menjadi salah satu dasar pertimbangan pemerintah ke depan semisal diperlukan insentif bagi pelaku usaha di hulu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
