Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan. Sebelumnya, pemerintah menetapkan 2,4 juta Sambungan Rumah Tangga (SR) bisa terealisasi hingga tahun 2024.
Guna merealisasikan hal tersebut, Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
Revisi dilakukan untuk memungkinkan badan usaha swasta dapat juga membangun jaringan gas kota (Jargas) untuk masyarakat menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang membuat perusahaan swasta masih belum begitu berminat menaruh investasi pada proyek jargas.
"Kendala pertama karena kebijakan harga dan yang kedua masalah volume (konsumsi)," kata Komaidi kepada Kontan, Senin (16/10).
Baca Juga: Jaga Daya Beli, Kenaikan Harga Gas Hulu Harus Diikuti Insentif yang Mendukung
Komaidi menjelaskan, saat ini harga yang ditetapkan untuk jargas belum dilepaskan ke mekanisme pasar. Sementara, poin ini menjadi salah satu pertimbangan dari perusahaan swasta.
Adapun, dari sisi volume konsumsi, serapan gas dari pelanggan rumah tangga dinilai belum sebesar segmen pelanggan industri.
Ia mencontohkan, total konsumsi pelanggan rumah tangga dari satu kabupaten bahkan satu provinsi bisa jadi hanya setara dengan konsumsi satu pelanggan industri semisal industri keramik atau pembangkit listrik.
Di sisi lain, perusahaan swasta turut dihadapkan pada tantangan infrastruktur terutama untuk pembebasan lahan dan lain sebagainya. Selain itu, pembangunan jargas juga membutuhkan kordinasi lintas pemerintah baik pusat dan daerah.
Komaidi mengungkapkan, kondisi berbeda terjadi di negara lain khususnya Eropa dimana pembangunan jargas menjadi tanggungan pemerintah.
Kondisi ini dinilai bisa mengatasi persoalan keekonomian proyek yang menjadi salah satu hambatan keterlibatan perusahaan swasta.
"Ya tadi, mengingat karena memang bisnis ini dari hitung-hitungan segala bisnis mungkin tidak cukup menarik kalau dibandingkan dengan berbagai pilihan yang ada," terang Komaidi.
Asal tahu saja, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai BUMN yang ditugaskan untuk membangun infrastruktur jargas tercatat sudah memulai pembangunan di berbagai wilayah pada tahun ini.
Kontan mencatat, PGN sejak awal tahun mulai mendorong peningkatan penggunaan jargas pada beberapa wilayah seperti Jambi, Yogyakarta hingga Tangerang Selatan.
PGN mencatat, potensi jargas di Kota Jambi kurang lebih sebanyak 15.000 Sambungan Rumah (SR).
Baca Juga: Jurus Geber Proyek Jargas, Gandeng Swasta Hingga Rencana Patok Harga Gas Hulu
Saat ini ada 10.506 SR pelanggan yang aktif, dengan sumber pasokan dari JOB Pertamina – Talisman Jambi.
PGN juga berencana mengembangkan jaringan gas bumi (jargas) di Yogyakarta sebanyak 12.900 Sambungan Rumah (SR) secara bertahap mengunakan investasi internal PGN, dimulai dari Kabupaten Sleman (Desa Caturtunggal) dan Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondokusuman).
Tak sampai disitu, PGN menargetkan pembangunan jargas mencapai 35.749 Sambungan Rumah (SR), 203 pelanggan kecil (UMKM), dan 38 komersial di Kawasan Bintaro.
Sejak 2021 hingga tahun 2023 ini, PGN telah melaksanakan pembangunan di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon sebanyak 138.473 SRT.
PGN menargetkan pembangunan 400.000 SR per tahun dengan skema investasi internal PGN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
