Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari
Lalu, ada proyek pipa transmisi gas bumi Kalimantan-Jawa 2 (Kalija 2) yang dikerjakan oleh PT Bakrie & Brother (BNBR). Proyek transmisi yang dimenangkan BNBR sejak 2006 itu hingga saat ini progresnya masih belum berprogres. Sebab, proyek yang dikenakan tarif pengangkutan US$ 0,814 per MMBTU itu belum memiliki PPG/GTA dengan calon shipper.
"Kalija yang dimenangkan BNBR pada 2006 juga sedang mencapai calon shipper," sambung Iran.
BPH Migas pun menyarankan agar BNBR perlu bekerjasama dengan PT Pertagas yang berencana membangun pipa transmisi ruas Senipah-Balikpapan yang sejaluh dengan ruas pipa Kalija 2.
Kedua, proyek dikerjakan melalui skema penugasan. Ada proyek transmisi Duri-Dumai yang terkendala pertumbuhan pasar gas bumi yang masih rendah. Apalagi proyek kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) juga belum beroperasi. Sebagai gambaran, realisasi penyaluran saat ini hanya 37,1 mscfd dari desain kapasitas sebesar 170 Mscfd.
Baca Juga: BPH Migas sebut Indonesia tak punya cadangan BBM nasional, begini penjelasannya
Proyek penugasan lainnya adalah ruas WNTS-Pemping, yang saat ini belum dimulai pembangunannya sejak penugasan tahun 2016. Kendalanya, masih menunggu kepastian pasokan gas bumi. Persoalan lainnya ialah, PT PLN (Persero) sebagai pemegang alokasi gas (calon shipper) di Batam belum memanfaatkan alokasi tersebut.
Menurut BPH Migas, pemerintah perlu mendorong PT PGN melakukan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan West Natuna Exploration Ltd (Conrad Petroleum) untuk pemanfaatan di Batam Gas Bumi yang berasal dari Wilayah Kerja Duyung (West Natuna).
Yang jelas, kedua proyek penugasan tersebut memerlukan kepastian demand untuk menyerap gas yang dialirkannya. Antara lain melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). "Untuk kedua ruas tersebut, saat ini masih membutuhkan konsumen gas untuk memaksimalkan utilisasi pipa," sebut Ifan.
